Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong PT Garam untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai swasembada garam pada 2027. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan swasembada garam sebagai prioritas nasional dan strategi utama untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Kamis, 06 Feb 2025 20:17 WIBKementerian Kelautan dan Perikanan mendorong PT Garam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi untuk memenuhi kebutuhan garam masyarakat dan mencapai swasembada pada 2027. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut swasembada garam kini menjadi prioritas nasional.
Lebih lanjut dia menekankan pentingnya modernisasi teknologi dan peningkatan infrastruktur tambak garam sebagai strategi utama dalam mendorong peningkatan produksi nasional. Upaya ini dinilai sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan kesejahteraan para petambak garam.KKP Amankan 2 Kapal yang Langgar Ketentuan Alat Penangkap Ikan
Pada 2025, pemenuhan kebutuhan garam nasional, khususnya untuk industri, akan mengandalkan produksi dalam negeri, dengan pengecualian bagi industri CAP yang tetap diperbolehkan mengimpor dalam jumlah terbatas.Trenggono juga menekankan bahwa revitalisasi serta perluasan lahan produksi PT Garam menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas produksi.
SWASE MBADA GARAM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PT GARAM MODERNISASI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penampakan Pagar Laut Misterius 30,16 Km di Laut TangerangKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah serius untuk menangani isu pagar misterius.
Baca lebih lajut »
FM3 Kembali Datangi KKP, Protes Pembangunan Surabaya Waterfront LandForum Masyarakat Madani Maritim (FM3) kembali mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait proyek pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL). Perwakilan FM3 sebelumnya mendatangi Kantor KKP pada Selasa, 22 Januari 2025, namun dipingpong oleh petugas keamanan dan pihak penerima tamu. FM3 ingin menyampaikan beberapa hal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo terkait proyek tersebut, termasuk proses keluarnya izin lokasi dan narasi KKP dalam rapat pembahasan yang dianggap menekan dan mengancam. Warga Surabaya yang terdampak pembangunan, terdiri dari nelayan, petani tambak, pedagang UMKM hasil laut, tokoh masyarakat, dan BEM Surabaya datang ke Jakarta untuk menemui DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri ATR/ BPN untuk memprotes keras dikeluarkannya izin reklamasi pembuatan pulau baru seluas 1.084 hektare di Selat Madura.
Baca lebih lajut »
Kejagung Monitor Potensi Pidana Pagar LautKejaksaan Agungmasih memonitor perkembangan pengusutan kasus pagar laut yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP
Baca lebih lajut »
KKP Beraksi, Cabut Pemagaran Laut Tanpa Izin di TangerangDirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan peninjauan ke lokasi pemagaran laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten, Kamis (9/1/2025).
Baca lebih lajut »
KKP Hentikan Dugaan Reklamasi di Pulau PariDirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan dugaan reklamasi di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. KKP memasang spanduk penghentian kegiatan, disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan pada 20 Januari 2025, yang mana ditemukan aktivitas reklamasi berupa galian, urukanapung, dan dermaga wisata di area seluas 180 hektare. KKP juga akan melakukan pengumpulan bahan keterangan dari pihak PT CPS pada 30 Januari 2025 untuk menentukan sanksi administratif.
Baca lebih lajut »
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tindak Lanjuti Pagar Bambu di Laut TangerangDirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) akan menelusuri pelaku pemagaran pada wilayah kelautan di Kabupaten Tangerang. Pihaknya juga telah menyegel dan memasang larangan adanya aktivitas pemagaran ilegal tersebut.
Baca lebih lajut »