Pengelolaan lobster yang berkelanjutan akan memastikan kebermanfaatan sumber daya Benih Bening Lobster bagi nelayan kecil, dan pengembangan budidaya lobster.
Jumat, 19 Jul 2024 16:23 WIBKementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mengawal implementasi kebijakan pengelolaan lobster. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya lobster bagi pembudidaya, nelayan penangkap dan masyarakat pesisir.
"Dalam implementasi regulasi tata kelola lobster di Indonesia yang terbaru ini, diperlukan dukungan dan sinergi baik dari pelaku usaha perikanan, Pemerintah Daerah dan swasta. Tak kalah penting juga, dukungan dan pengawalan dari kementerian/lembaga terkait seperti dari Badan Karantina Indonesia, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan," kata Gemi.
Adapun persyaratan teknis seperti Surat Keterangan Asal dari Dinas Kabupaten dan Surat Keterangan Sehat dari yang berwenang. BLU DJPB juga dapat bekerjasama dengan Koperasi/KUB yang telah memiliki kuota penangkapan BBL.Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ingin Suplai Lobster ke Pasar Global, KKP Bakal Terbitkan Sertifikasi Budi Daya Ikan yang BaikSertifikasi ini untuk memastikan kegiatan budi daya lobster yang berjalan di Indonesia dilakukan sesuai standar budi daya yang berlaku secara global.
Baca lebih lajut »
KKP Sederhanakan Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota BBLKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyederhanakan mekanisme penetapan nelayan dan pembagian kuota benih bening lobster (BBL).
Baca lebih lajut »
KKP Sederhanakan Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota BBLKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyederhanakan mekanisme penetapan nelayan dan pembagian kuota benih bening lobster (BBL).
Baca lebih lajut »
KKP Sederhanakan Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota BBLKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyederhanakan mekanisme penetapan nelayan dan pembagian kuota benih bening lobster (BBL).
Baca lebih lajut »
Kawal Kebijakan Lobster, KKP Siap Bekerja Sama dengan KPKImbas kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL), Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Baca lebih lajut »
Pendapatan Negara dari Budidaya Benur Lobster Tembus Rp 3,6 MiliarKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengatur tata kelola benih bening lobster (BBL).
Baca lebih lajut »