Dari investigasi dan pengambilan foto udara atau pesawat nirawak, pemagaran laut dimulai dari Desa Margamulya sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang.
JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan aktivitas pemagaran laut tanpa izin Kabupaten Tangerang , Banten. Selanjutnya kementerian mendalami siapa penanggung-jawab proyek sepanjang 30,16 kilometer itu.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan , Pung Nugroho Saksono, saat dikonfirmasi Jumat mengatakan, dia bersama timnya sudah terjun langsung ke lapangan untuk menghentikan aktivitas pemagaran laut pada Kamis kemarin. Bahan dasar pemagaran berupa cerucuk bambu. Memanjang sekitar 30 km, konstruksi ini membentang di enam kecamatan. Wilayahnya meliputi tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.Struktur pagar laut itu setinggi rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu dan paranet. Terdapat pemberat berupa karung berisi pasir.
Pembongkaran itu setidaknya sudah tercantum dalam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. PP itu merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Pada Pasal 195 ayat disebutkan sanksi, bahwa bangunan tanpa izin, termasuk dalam ruang laut, dapat dirobohkan untuk kemudian lingkungannya dapat dipulihkan kembali.
“Mereka adalah tulang punggung ekonomi pesisir, dan negara wajib memberikan perlindungan nyata bagi mereka,” lanjutnya. Ombudsman saat ini ikut menginvestigasi pemagaran laut di Kabupaten Tangerang terkait perizinan dan keluarnya sertifikat hak milik . Penertiban SHM harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan hidup .
Dengan adanya pemasangan pagar laut, jika tidak segera ditangani, Hery khawatir, aka nada konflik di masyarakat terutama para nelayan yang terdampak. Potensi konflik dan kerugian yang akan dialami nelayan harus dihindari. Pemagaran laut itu tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi.
“Kami sudah hentikan kegiatan pemagaran laut sambil terus kami dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini,” ujar Nugroho.Tim gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah menginvestigasi desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024.
“Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcgis, diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rubble dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter. Berdasarkan e-seamap, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ,” ujar Sumono.
“Pemerintah harus berani menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi ilegal ini. Apalagi Ombudsman RI yang sudah turun ke lapangan memeriksa dan menyimpulkan ada dugaan maladministrasi terkait pembangunan pagar laut tersebut,” katanya.Ombudsman RI ketika investigasi pemagaran laut di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada 5 Desember 2024.Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping mengatakan, dari data Dimas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, tercatat 3.
Sebelumnya Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan, melihat skala dan panjangnya pagar laut diduga dilakukan oleh perusahan besar. Dugaan keterlibatan perusahan besar itu karena pemasangan pagar bambu pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Pemagaran Laut Pagar Laut Dihentikan Investasi Pagar Laut Kabupaten Tangerang Sdgs SDG13-Penanganan Perubahan Iklim
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dukung Pertanian dengan Merehab BendunganDesa-desa yang akan terlayani antara lain Desa sumber sari Rawa Mulia Babulu Laut dan Rintik
Baca lebih lajut »
Melon Premium Desa Bansari, Bukti Sukses Pemberdayaan Ekosistem DesaDesa Bansari di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menjadi contoh sukses dalam pengembangan Melon Premium berbasis teknologi hidroponik. Melon ini memiliki kualitas unggul yang membuat nilai jualnya lebih tinggi. BRI memberikan dukungan pemberdayaan ekosistem bisnis sehingga 24 greenhouse dapat memproduksi Melon Premium dengan kualitas unggul.
Baca lebih lajut »
Transformasi desa-desa terpencil melalui sentuhan teknologiTahun 2024 dapat dikatakan sebagai tonggak penting dalam transformasi desa-desa terpencil di Indonesia. Berkat program pengembangan informasi berbasis ...
Baca lebih lajut »
Desa Bansari: Juara Desa BRILiaN 2023, Pusat Melon Premium Bernilai TinggiDesa Bansari di Jawa Tengah menjadi contoh keberhasilan program BRI dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Berkat teknologi hidroponik, Desa Bansari berhasil mengembangkan produksi Melon Premium berkualitas tinggi yang dipasarkan ke ritel modern.
Baca lebih lajut »
Mendes PDT minta desa-desa di Indonesia kembangkan potensi lokalMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta desa-desa di Indonesia mengembangkan dan mengangkat potensi lokal yang ...
Baca lebih lajut »
Desa Sidaurip Cilacap Ditetapkan Sebagai Desa Siaga TsunamiDesa Sidaurip di Cilacap, Jawa Tengah, resmi diakui sebagai desa siaga tsunami pertama di Jawa Tengah dan desa ke-10 di Indonesia oleh UNESCO-IOC. Pengakuan ini diberikan karena Desa Sidaurip telah memenuhi kualifikasi dan mendapatkan pengakuan dari Komisi Oseanografi Antar-Pemerintah Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO-IOC). Desa ini bergabung dengan 11 desa lainnya di Indonesia yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai bagian dari Komunitas Siaga Bencana Tsunami (Tsunami Ready Community). Lokasi Desa Sidaurip yang berbatasan langsung dengan Teluk Penyu dan menghadap ke Samudera Hindia membuatnya rentan terhadap risiko tsunami.
Baca lebih lajut »