Kisruh RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Rampung, Teddy Garuda Bilang Begini RUUPerampasanAset
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyindir pihak yang menyatakan bahwa nasib RUU Perampasan Aset menunggu arahan ketua umum salah satu partai."Saya melihat banyak yang menuding bahkan membuat narasi seolah-olah pernyataan salah satu anggota DPR RI bahwa, keputusan untuk melanjutkan RUU Perampasan aset menunggu arahan Ketua umum parpol adalah salah, tapi tuduhan itu tanpa ilmu," kata Teddy, di Jakarta, Senin .
Baca Juga:Padahal, kata Teddy, suka tidak suka, berdasarkan UUD 45 bahwa, peserta pemilu legislatif itu adalah partai politik, maka anggota DPR itu wajib menjadi anggota parpol. "Karena mereka mewakili parpol, bukan pribadi. Berbeda dengan anggota DPD, berdasarkan UUD 45, adalah perseorangan. Sehingga setiap keputusan di DPR itu tentu adalah keputusan partai bukan keputusan orang perorang," beber Teddy.
Oleh karena itu, ada aturan dalam parpol dan berbeda-beda, karena sesuai dengan AD/ART masing-masing parpol."Itu bukan hal yang salah, karena memang inilah sistem ketatanegaraan kita. Wakil Rakyat itu adalah parpol. Makanya pilih anggota DPR itu harus melihat apa arah partainya juga, kalau arah partainya ke kiri maka pasti semua anggota DPR-nya ke kiri, kalau ke kanan, ya semua ke kanan," ungkap Juru Bicara Partai Garuda itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polemik Penolakan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Arsul Sani: Kami Setuju Ada UU IniAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai, PSI Curigai Aliran Dana ke ParpolPSI mencurigai adanya aliran dana mencurigakan ke partai politik sehingga DPR enggan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »
Bambang Pacul Ungkap Ketum Partai 'Juragan' Soal RUU Perampasan ASETKontroversi pernyataan Bambang Pacul dalam rapat bersama Komite Nasional TPPU, menimbulkan polemik, tak sedikit publik geram atas pernyataannya soal 'Juragan'
Baca lebih lajut »
Beda Tanggapan Bambang Pacul dan Anggota DPR Lain soal RUU Perampasan AsetBeda Tanggapan Bambang Pacul dan Anggota DPR Lain soal RUU Perampasan Aset: Bambang singgung ketum partai soal RUU Perampasan Aset ke Mahfud MD, Anggota DPR lain menyebut menunggu inisiatif Pemerintah.
Baca lebih lajut »
RUU Perampasan Aset Belum Disahkan, ICW Duga Ada yang Tak Suka Sistem OTTRUU Perampasan Aset sampai saat ini belum disahkan. ICW melihat ada gelagat tidak sika penegakan hukum seperti OTT.
Baca lebih lajut »
DPR Harus Tampung Aspirasi Publik Soal RUU Perampasan AsetKETUA Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut, pemerintah harus melobi ketua umum partai politik jika ingin Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan.
Baca lebih lajut »