Kisah PNS Pajak Berjuang di tengah Heboh Kasus Rafael Alun

Indonesia Berita Berita

Kisah PNS Pajak Berjuang di tengah Heboh Kasus Rafael Alun
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 cnbcindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 69 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 74%

Hedonisme keluarga pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak ikut tergerus.

Foto: CNBC Indonesia/ Muhammad Luthfi RahmanDi tengah perkembangan kasus dan kecaman publik atas gaya hidup mewah pejabat Direktorat Jenderal Pajak, mengharuskan para penyuluh pajak harus berusaha ekstra keras untuk kembali meyakinkan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Para penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman masih mengadakan konsultasi ke wajib pajak, membuka layanan pojok pajak penerimaan SPT Tahunan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan - Nomor Pokok Wajib Pajak . "Kami anggap hal tersebut sebagai pengingat dan memang seluruh pegawai juga sudah melaporkan SPT Tahunan dan juga LHKPN sesuai dengan himbauan Kementerian Keuangan untuk melapor sebelum tanggal 28 Februari setiap tahunnya," ujar Bobby lagi.Kepala KPP Pratama Jakarta Matraman Ani Natalia menambahkan, pihaknya akan terus menjalankan tugas, sambil terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat sebagaimana mestinya.

Adapun jumlah orang yang melapor SPT di KPP Pratama Jakarta Matraman hingga 27 Februari 2023 telah mencapai 7.034 wajib pajak, naik 21,86% dari periode yang sama tahun lalu yang hanya 5.772 wajib pajak.Cerita lain dari Merita Katerina, penyuluh pajak di KPP Pratama Batam Utara. Merita mengaku dirinya sempat was-was, khawatir tidak ada wajib pajak yang mau datang ke kantornya. Namun, di luar ekspektasinya, justru banyak wajib pajak yang datang ke kantornya untuk laporan SPT Tahunan.

Secara keseluruhan, kata Merita penyuluhan yang dilakukan oleh dirinya dan teman-temannya berjalan lancar dan tidak menemui apapun sindiran dari para wajib pajak.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kisah Ayah Johny Indo: Tentara Belanda Membelot dan Berjuang untuk Indonesia | merdeka.comKisah Ayah Johny Indo: Tentara Belanda Membelot dan Berjuang untuk Indonesia | merdeka.comMerasa benci dengan perilaku penindasan yang dilakoni negaranya, seorang prajurit Belanda diam-diam membantu perjuangan gerilyawan republik Indonesia.
Baca lebih lajut »

Klub Moge PNS Pajak Dibubarkan Sri Mulyani Buntut Kasus MarioKlub Moge PNS Pajak Dibubarkan Sri Mulyani Buntut Kasus MarioMenkeu Sri Mulyani meminta klub motor Belasting Rijder dibubarkan buntut viral Dirjen Pajak menunggangi moge atau motor gede.
Baca lebih lajut »

Hidup Mewah PNS Pajak, Sri Mulyani hingga Ma'ruf Amin Murka!Hidup Mewah PNS Pajak, Sri Mulyani hingga Ma'ruf Amin Murka!Menkeu Sri Mulyani diberi dukungan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin & Menko Polhukam Mahfud MD mengusut tuntas sumber harta Rafael Alun
Baca lebih lajut »

Buru-buru Resign dari PNS Pajak, Rafael Alun Mau Kabur?Buru-buru Resign dari PNS Pajak, Rafael Alun Mau Kabur?Rafael Alun Trisambodo mengundurkan diri sebagai Ditjen Pajak Eselon III beberapa jam setelah dicopot tugas & jabatannya oleH Menkeu Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »

Harta Miliaran PNS Ditjen Pajak, DPR Panggil Sri Mulyani?Harta Miliaran PNS Ditjen Pajak, DPR Panggil Sri Mulyani?Usut Harta Miliaran PNS Ditjen Pajak, Komisi XI Panggil Sri Mulyani?
Baca lebih lajut »

Ada Peraturan BKN Nomor 3/2020, Rafael Alun Tak Diizinkan Mundur sebagai PNS Ditjen PajakAda Peraturan BKN Nomor 3/2020, Rafael Alun Tak Diizinkan Mundur sebagai PNS Ditjen PajakPengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak seharusnya tak diizinkan jika merujuk Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 22:54:15