Kripto yang selama ini dianggap sebagai aset komoditas dan diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kini dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
MENGEJUTAKAN! Kripto yang selama ini dianggap sebagai aset komoditas dan diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kini dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan .
Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tujuan UU PPSK ini untuk memperkuat landasan hukum reformasi pasar modal, pasar uang, valuta asing , dan aset kripto. Dengan pengawasan aset kripto di bawah OJK dan dengan peraturan yang jelas dan baik, Gabriel Rey yakin bisa berdampak baik untuk kelangsungan hidup industri ini.
"Meski sudah jelas bahwa OJK akan menggantikan tugas Bappebti, namun Sri Mulyani membenarkan bahwa diperlukan waktu transisi antara OJK dengan Bappebti supaya mendapatkan hasil yang baik serta optimal," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Si Seksi Eks Mata-Mata KGB Ini Ajarkan Jurus Menggoda, Siapa pun Bakal TeperdayaAliia Roza merupakan mantan agen KGB yang kini tinggal di Amerika Serikat dan membuka kursus online tentang teknik merayu.
Baca lebih lajut »
Antisipasi Risiko Kredit, OJK Dorong Bank Perkuat CKPNAntisipasi Risiko Kredit, OJK Dorong Bank Perkuat Permodalan Hingga CKPN 2023
Baca lebih lajut »
Kang Cucun Ingatkan Masyarakat Agar Waspada Terhadap Pinjol IlegalKang Cucun menggandeng OJK memberi penyuluhan kepada masyarakat agar waspada terhadap pinjol ilegal yang kian marak.
Baca lebih lajut »
OJK Dorong Literasi Keuangan Syariah untuk Perempuan |Republika OnlineOJK akan terus menjadikan perempuan sebagai prioritas utama tujuan edukasi keuangan.
Baca lebih lajut »
OJK – PP Fatayat Dorong Literasi Keuangan PerempuanOTORITAS Jasa Keuangan dan Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama mendorong perempuan untuk meningkatkan literasi keuangan.
Baca lebih lajut »
OJK Sebut Aksi Rentenir di Riau Sulit DiberantasOJK Provinsi Riau mengakui, aksi rentenir di Riau sulit diberantas kendati Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sudah menggalakkan aksi melawan rentenir
Baca lebih lajut »