Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD Provinsi Kalimantan Timur menyebut jumlah Masyarakat Hukum Adat MHA di daerah itu kini menjadi tujuh
Uang endorsement yang diterima guru diberikan juga kepada anak murid. Di sisi lain, mereka menghindari melakukan siaran langsung di kelas.Korea Selatan menghadapi tantangan demografi yang suram karena banyak orang muda memilih untuk menunda atau tak menikah bahkan tak ingin memiliki bayi.Timur menyebut jumlah Masyarakat Hukum Adat di daerah itu kini menjadi tujuh atau bertambah satu dibanding tahun lalu yang tercatat enam MHA.
Dari 13 komunitas ini, satu di antaranya ialah Tonyooi Juaq Asa, yang tahun ini secara resmi mendapatkan pengakuan melalui SK Bupati Kutai Barat Nomor 642.522.51/K.969/2024 tertanggal 28 Juni 2024.
Sebelumnya sudah ada enam MHA di dua kabupaten Kaltim, yakni dua di Paser meliputi MHA Mului di Desa Swan Slutung dan MHA Paring Sumpit, serta empat lainnya di Kutai Barat masing-masing MHA Benuaq Madjaun, Benuaq Telimuk, Bahau Uma Luhat, dan MHA Peninyau.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejahatan Lingkungan Picu Lonjakan Bunuh Diri Massal Masyarakat Adat, Ini Penjelasan Pakar HukumKejahatan lingkungan yang semakin marak di Indonesia tidak hanya merusak alam, tetapi juga berdampak besar terhadap masyarakat adat.
Baca lebih lajut »
Jumlah Masyarakat Hukum Adat di Kaltim bertambah menjadi tujuhDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur menyebut jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di daerah itu kini menjadi ...
Baca lebih lajut »
Kehadiran Militer di Food Estate Merauke Buat Masyarakat Adat TerancamKomisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Merauke mengungkapkan bahwa kehadiran ribuan aparat TNI di kawasan Food Estate di Merauke membuat masyarakat adat merasa terancam. Menurut Romo Pius Cornelis Manu, masyarakat tidak memiliki perlindungan untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap proyek ini.
Baca lebih lajut »
Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan Tolak Geopark MeratusPro kontra keberadaan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan terus bergulir Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN dan NGO di Kalsel tegas menyatakan penolakan terhadap Geopark Meratus
Baca lebih lajut »
Paslon Gubernur Kalteng Janji Selesaikan Konflik Agraria dan Berikan Hak Masyarakat AdatPara calon gubernur di Kalteng sama-sama memiliki gagasan penuntasan konflik agraria dan pemberian hak masyarakat adat.
Baca lebih lajut »
Menteri AHY Tegaskan Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Tanah Ulayat Milik Masyarakat AdatKementerian ATR/BPN telah menerbitkan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan yang tersebar di tujuh provinsi, diantaranya Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, dan Aceh.
Baca lebih lajut »