PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia ORI
Konsekuensi dari pelabelan sekolah inklusif tidak hanya mengakibatkan penumpukan ABK di satu sekolah. Pada akhirnya, menimbulkan penolakan karena kuota tidak memadai.Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Mukhammad Najih kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana di Hotel Le Méridien, Kota Jakarta, pada Kamis, 14 November 2024.
Atas penilaian tersebut, lanjut Nana, menunjukkan bahwa Pemprov Jateng punya komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik. Masyarakat mampu dilayani dengan baik oleh pemerintah. "Ke depan akan kami terus tingkatkan pelayanannya, tentu harus memberikan pelayanan yang berkualitas, akuntabel, dan berintegritas," imbuh Nana.
Untuk kategori pemerintah kabupaten, Wonogiri mendapatkan peringkat terbaik 1 sedangkan Sukoharjo mendapatkan peringkat terbaik 2. Adapun untuk kategori pemerintah kota, Magelang mendapatkan peringkat terbaik 1 dan Surakarta mendapatkan peringkat terbaik 2.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BRI dan Ombudsman RI Bersinergi Tingkatkan Kualitas Pelayanan PublikOmbudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi.
Baca lebih lajut »
Ombudsman tegaskan literasi dan edukasi kunci sukses pelayanan publikOmbudsman RI menegaskan bahwa pemberian literasi dan edukasi kepada masyarakat pengguna layanan merupakan salah satu kunci sukses dalam penyelenggaraan ...
Baca lebih lajut »
Ombudsman: Mutu pelayanan publik 2024 naik signifikanKetua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyebutkan bahwa mutu pelayanan publik pada 2024 meningkat secara signifikan apabila dibandingkan dengan 2021, yakni dari ...
Baca lebih lajut »
Ombudsman Minta Pemerintah Percepat Upaya Penyelamatan SritexOmbudsman RI mengungkapkan pailitnya PT Sritex mengisyaratkan adanya potensi maladministrasi dalam pelayanan publik
Baca lebih lajut »
Jumlah Peraih Zona Hijau Meningkat pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024Mutu pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara di tingkat kementerian lembaga provinsi kota dan kabupaten menunjukkan peningkatan yang signifikan
Baca lebih lajut »
Cagub Abdul Razak Soroti Merosotnya Inovasi Pelayanan Publik di KaltengCalon Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut 4, Abdul Razak menyoroti kemunduran inovasi publik di provinsi tersebut. Menurut dia, kepemimpinan 8 tahun terakhir.
Baca lebih lajut »