PTUN menghukum Anies untuk menurunkan UMP DKI Jakarta dari Rp 4.641.854 juta ke Rp. 4.573.845.
Ketetapan nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta batal naik. Bermula dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikkan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 4,6 juta dari yang semula Rp 4,5 juta, hingga akhirnya keputusan ini dibawa Asosiasi Pengusaha Indonesia ke ranah hukum karena dirasa menyalahi aturan.
Bila ditarik lebih awal, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP pada 2022 sebesar Rp 4.453.935,536. Jumlah itu naik 0,85% atau Rp 37.749, dibandingkan UMP 2021 Rp 4.416.186,548. Keputusan ini diberlakukan mulai 21 November 2021.Kala itu, Anies menjelaskan besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PTUN Batalkan UMP DKI Rp 4,6 Juta Revisi Anies, Apindo Ajak Pemprov DKI Duduk BersamaApindo mengajak Pemprov DKI unduk duduk bersama usai PTUN batalkan UMP DKI Rp 4,6 juta hasil revisi Gubernur DKI Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »
Buruh Tolak UMP DKI Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Minta Anies BertindakKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak UMP DKI Tahun 2022 diturunkan dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.8454.
Baca lebih lajut »
Perjalanan UMP DKI 2022: Dinaikkan Anies, Kini Harus Turun Jadi Rp 4,5 JutaPolemik revisi UMP DKI Jakarta masih bergulir. Gugatan atas revisi UMP DKI yang dilakukan Anies Baswedan berujung hukuman untuk diturunkan lagi.
Baca lebih lajut »
Pengusaha Ungkap Ngerinya Jika UMP DKI Tetap Rp 4,6 JutaPengusaha menyambut baik putusan PTUN Jakarta yang memerintahkan Pemprov DKI membatalkan kenaikan UMP sebelumnya.
Baca lebih lajut »
Anies Kalah Lawan Pengusaha, UMP 2022 DKI Batal Naik 5,1%Anies merivisi kenaikan UMP sebelumnya yang hanya 0,85% sesuai rekomendasi pemerintah pusat.
Baca lebih lajut »