Pengusaha alas kaki mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang mengizinkan pengurangan upah pekerja untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan
Menyikapi kondisi tersebut, sambung Firman, diperlukan regulasi yang dapat membantu pelaku industri alas kaki, terutama terkait penyesuaian upah pekerja. “Apapun regulasinya, yang penting kami bisa komunikasikan dengan pekerja dan diterima oleh. Usul itu sudah disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan [Kemenaker], tapi belum ada respons,” kata Firman seperti dilansir Bisnis.com, Jumat .
Pemangkasan upah serta pengurangan jam kerja, kata Firman, dinilai sebagai sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mencegah berlanjutnya tren pemutusan hubungan kerja ke depannya. Sebab, katanya, mengacu kepada aturan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini perusahaan hanya memiliki dua opsi dalam menghadapi memburuknya situasi industri yakni melakukan PHK atau membayar penuh gaji karyawan.Aprisindo menyebut terdapat 25.
Padahal, kontribusi pasar ekspor terhadap industri alas kaki jauh lebih signifikan dibandingkan dengan pasar domestik. Secara value, Firman mengatakan pasar ekspor memiliki pangsa sebesar 75 persen, sedangkan domestik 25 persen.produk yang kami ekspor lebih mahal dibandingkan dengan yang di jual di pasar lokal,” jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengusaha Bantah Manfaatkan Isu Resesi Untuk PHK Karyawan!Pengusaha Bantah Manfaatkan Isu Resesi Untuk PHK Karyawan!
Baca lebih lajut »
Tak Niat PHK, Pengusaha Sepatu Minta Ini ke Menteri JokowiIndustri padat karya nasional, termasuk alas kaki (sepatu) menghadapi tekanan akibat penurunan permintaan di negara tujuan ekspor.
Baca lebih lajut »
Pangkas Gaji untuk Cegah PHK, Apindo Wonogiri Tak Bisa Intervensi PerusahaanKebijakan pemangkasan karyawan maupun gaji dan fasilitas direktur adalah kewenangan masing-masing perusahaan.
Baca lebih lajut »
Badai PHK Mulai Bermunculan, Ini Data Kementerian Ketenagakerjaan dan Sri Mulyani Lakukan Monitoring - Tribunnews.comBadai PHK Mulai Bermunculan, Ini Data Kementerian Ketenagakerjaan dan Sri Mulyani Lakukan Monitoring via tribunnews
Baca lebih lajut »
Kata Pengamat, Jasindo Wajib PHK Massal! Ini AlasannyaPT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melakukan perampingan bisnis termasuk dengan pengurangan karyawan (PHK)
Baca lebih lajut »