Keyeup Bodas, Cadas Pangeran dan Waduk Jatigede Bakal Dipasangi Alat Pendeteksi Pergerakan Tanah
PIKIRAN RAKYAT - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir akan memasang alat pendeteksi pergerakan tanah buatan Finlandia di sejumlah titik rawan bencana longsor.
Ia mengatakan, alat buatan Finlandia itu, bisa menjadi EWS longsor. Terlebih alat tersebut cukup canggih yang menggunakan tekhnologi navigasi satelit. "Contohnya di Jalan Cadas Pangeran. Ketika di tebing Jalan Cadas Pangeran terjadi pergerakan tanah, kami bisa langsung membuat kebijakan kendaraan tidak boleh melewati jalan tersebut, khawatir pergerakan tanahnya menimbulkan longsor. Jadi, mencegah sebelum terjadi," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Satgas BLBI Digugat Trijono Gondokusumo, Minta Penyitaan Tanah DibatalkanSatgas BLBI digugat oleh Trijono Gondokusumo untuk membatalkan penyitaan sebidang tanah seluas 2.300 m2 yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Baca lebih lajut »
Sejak Musim Hujan, Catat Sudah 19 Kali Tanah LongsorBencana tanah longsor berkali-kali terjadi. Tercatat, sejak awal musim hujan ini, 19 kali insiden tanah longsor terjadi.
Baca lebih lajut »
Hadiri Forum PBB, Menteri LHK Siti Sampaikan Langkah dan Upaya Sinergis Indonesia Mengelola Air TanahAir tanah meliputi 99 persen air di dunia, namun hanya sekitar 25 persen digunakan secara global dengan proporsi 50 persen sebagai sumber kebutuhan air min...
Baca lebih lajut »
325 Nelayan Mendapat Sertifikat Hak TanahBerbagai program kolaborasi Pemkab Banyuwangi berhasil memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Salah satunya program pendampingan sertifikasi hak atas tanah (Sehat). Selama tahun ini, total nelayan yang mendapatkan manfaat dari program tersebut mencapai 325 orang.
Baca lebih lajut »
Tertibkan Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah di NTTPemerintah perlu menertibkan tumpang tindih kepemilikan tanah di NTT melalui reforma agraria. Jangan lagi ada sertifikat ganda atau bahkan lebih. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »