Kewenangan Penyidikan hingga Penuntutan Dinilai Buat Kejaksaan Superpower dan Tak Bisa Dikontrol

Kejaksaan Berita

Kewenangan Penyidikan hingga Penuntutan Dinilai Buat Kejaksaan Superpower dan Tak Bisa Dikontrol
PenyidikanPenuntutan
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 90%

Kewenangan penyidikan kejaksaan dalam tindak pidana tertentu dinilai seharusnya ada pembatasan yang jelas.

Dalam Pasal 30 ayat huruf d UU Kejaksaan disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan,“Yang harusnya 3 matra hukum berkordinasi dan kerja sama ini malah terjadi persaingan dan melemahkan satu dgn lainnya, akibat kepentingan dan dukungan politik,” kata Ade dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 25 September 2024.

Guru Honorer Sekolah Dasar berinisial BAG , yang meretas situs milik Badan Kepegawaian Negara , juga menyebar data milik universitas dan perusahaan asing. H Pelaku tak terima ditegur sang ibu agar bersih-bersih rumah. Pelaku lalu mengambil parang dan membacok korban berkali-kali ke sejumlah bagian tubuh termasuk wajah.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Penyidikan Penuntutan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Punya Kewenangan Penyidikan Hingga Penuntutan, Kejaksaan Tak Bisa DikontrolPunya Kewenangan Penyidikan Hingga Penuntutan, Kejaksaan Tak Bisa DikontrolKewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu menyebabkan kejaksaan menjadi superpower.Begitu pandangan pengamat hukum Ade Adriansyah Utama. Kata dia,
Baca lebih lajut »

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Masalah KotaKewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Masalah KotaArtikel ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah kota seperti kemacetan, polusi udara, keamanan, dan akses layanan dasar. Dilakukan analisis berdasarkan peraturan pemerintah terkait pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.
Baca lebih lajut »

Kewenangan Daerah Dalam Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan MasyarakatKewenangan Daerah Dalam Menyelesaikan Masalah Kesejahteraan MasyarakatArtikel ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur dasar, kualitas udara, keamanan publik, dan transportasi umum.
Baca lebih lajut »

Nawawi sebut KPK Punya Kewenangan Usut Kaesang soal Dugaan GratifikasiNawawi sebut KPK Punya Kewenangan Usut Kaesang soal Dugaan GratifikasiBerita Nawawi sebut KPK Punya Kewenangan Usut Kaesang soal Dugaan Gratifikasi terbaru hari ini 2024-09-03 19:58:08 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Kantongi Kewenangan Penuh, Prabowo Matangkan Jumlah dan Nomenklatur KementerianKantongi Kewenangan Penuh, Prabowo Matangkan Jumlah dan Nomenklatur KementerianPresiden terpilih Prabowo Subianto kini tengah fokus mematangkan jumlah dan nomenklatur kementerian.
Baca lebih lajut »

UKT Kian Mahal, Bambang Brodjonegoro Usul Mendikbud Diberi Kewenangan Kelola AnggaranUKT Kian Mahal, Bambang Brodjonegoro Usul Mendikbud Diberi Kewenangan Kelola AnggaranBambang juga menyarankan DPR untuk membuat rekomendasi Mendikbud diberi wewenang mengontrol 20 persen anggaran pendidikan.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-13 23:17:10