'Ini adalah praktik yang seharusnya tidak pernah terjadi,' kata Ketua Toyota Motor Corp., Akio Toyoda.
Arsip foto - Logo Toyota dipamerkan di Bangkok International Motor Show ke-38 di Bangkok, Thailand, Selasa
"Kelompok secara keseluruhan akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali kepercayaan," katanya seraya berjanji akan memimpin upaya untuk mengatasi masalah ini. Sekitar 88.000 unit lulus uji dengan modifikasi seperti itu, banyak di antaranya dijual di Thailand dan Malaysia, kata Daihatsu. Keempat model buatan Daihatsu yang dimaksud adalah Toyota Yaris ATIV, Toyota Agya, Axia yang diproduksi untuk Perodua Malaysia, dan satu model yang tidak disebutkan namanya yang masih dalam pengembangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Imbas Skandal Uji Tabrak Daihatsu , Toyota Stop Penjualan Yaris Ativ di ThailandMenurut Maeda, ukuran kendaraan yang relatif besar mungkin menjadi tantangan bagi Daihatsu, yang spesialis memproduksi mobil kecil.
Baca lebih lajut »
Thailand Tiba-Tiba Setop Penjualan Toyota Yaris, Kenapa?Produsen mobil asal Jepang, Toyota Motor Corp, telah menghentikan penjualan dan pengiriman Yaris Ativ di Thailand.
Baca lebih lajut »
Resmi! Yanuar dan Suwarno Pimpin Pasoepati Banjarsari, Siap BersinergiYanuar Tri Anggara dan Suwarno resmi terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Pasoepati Korwil Banjarsari.
Baca lebih lajut »
Penjualan Daihatsu All New Ayla Lampaui Target PenjualanSecara nasional, penjualan All New Ayla pada Maret 2023 mencapai 3.473 unit, jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 2.000 unit per bulan.
Baca lebih lajut »
Sepi Peminat, Syarat Penerima Insentif Motor Listrik Jangan Dibatasi'Kriteria penerima program bantuan insentif tersebut jangan dibatasi untuk rumah tangga berpendapatan rendah saja,' ujar Fabby mediaindonesia referensibangsa InsentifMotorlistrik Sumber:
Baca lebih lajut »
PPP: Presiden Jokowi Undang Ketua Umum Parpol Dibolehkan asal Tidak Langgar UUPPP menilai langkah Presiden Jokowi mengundang ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah dibolehkan asal tidak ada undang-undang yang dilanggar.
Baca lebih lajut »