Rekrutmen ASN PPPK merupakan kebijakan progresif pemerintah menyejahterakan guru
Menurut Teguh, rekrutmen ASN PPPK merupakan kebijakan progresif dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Untuk itu, dia meminta guru honorer mendukung program ini. “ASN PPPK adalah jawaban dari perjuangan para guru honorer yang selama puluhan tahun menyuarakan untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Kami meminta kepada rekan-rekan guru untuk bersabar karena perubahan yang besar ini membutuhkan proses,” tegas Teguh.
Teguh melanjutkan, PGRI juga mengharapkan dukungan terhadap para pemangku kepentingan lainnya di sektor pendidikan, khususnya pemerintah daerah. Menurut dia, partisipasi pemerintah daerah dalam rekrutmen ASN PPPK juga penting. Sebab, dengan tingginya pengajuan jumlah formasi oleh masing-masing pemda, maka akan semakin membuka lebar peluang para guru honorer mendapatkan penempatan dalam ASN PPPK.
“Kami memohon kepada seluruh jajaran pemda meningkatkan kuota formasi demi nasib para guru honorer. Kami percaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda akan memberikan dampak positif bagi kesejahteran guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional,” kata Teguh. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Abdullah Azwar Anas telah memastikan bahwa pemerintah akan menyiapkan satu juta formasi ASN PPPK, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2024. Azwar meminta kepada pemerintah daerah untuk mengajukan formasi ASN PPPK bagi kedua bidang prioritas tersebut.
“Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juta lebih yang kita ajukan untuk 2024,” kata Azwa saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polisi dan ASN Polda Jateng Terlibat Pencaloan Rekrutmen Bintara, Pemecatan DigaungkanAnggota Polda Jateng, yakni Komisaris AR, Komisaris KN, Ajun Komisaris CS, Brigadir Kepala Z, dan Brigadir EW, terlibat dalam pencaloan seleksi Bintara Polri. Dua ASN juga terlibat. Para pelaku diharapkan dipecat. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Guru Gagal Penempatan Bisa Ikut Seleksi ASN PPPK 2023Setelah pengumuman penempatan oleh Panselnas nanti, bagi peserta yang belum mendapat penempatan, dapat tetap mengikuti proses seleksi ASN PPPK guru tahun 2023.
Baca lebih lajut »
Ketua Panselnas CASN: Pengumuman PPPK Guru 2022 Sudah Bisa Dilihat, Belum Seluruh InstansiKetua Panselnas CASN mengatakan pengumuman PPPK Guru 2022 sudah bisa dilihat pagi ini. simak ulasan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
Baca lebih lajut »
KPK Cegah Ketua DPRD Jatim dan 3 Wakil Ketua Bepergian ke Luar Negeri - Tribunnews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat pimpinan DPRD Jawa Timur bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Baca lebih lajut »
KPK Cegah Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Jatim Bepergian ke Luar NegeriKPK mencegah Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, beserta tiga Wakil Ketua DPRD yakni Anik Maslachah, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar ke luar negeri
Baca lebih lajut »
Soal Nasib Guru Honorer Lulus PG PPPK, La Nyalla: Tidak Boleh Rakyat DibeginikanKetua DPD RI La Nyalla berkata tegas soal nasib guru lulus PG PPPK di Jatim yang tidak kunjung ada kepastian diangkat menjadi ASN, padahal mereka prioritas.
Baca lebih lajut »