Konsep amendemen akan dibawa ke rapat 27 September 2019.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut semua partai setuju untuk melakukan amendemen terbatas Undang-undang Dasar 1945. Zulkifli pun menegaskan bahwa Partai Golkar sepakat dengan amendemen tersebut.
Baca Juga "Semua partai, termasuk DPD ," kata Zulkifli, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin . MPR sebelumnya telah menyepakati perlunya haluan negara seperti Garis-garis Besar Haluan Negara yang dimasukkan dalam konstitusi lewat amendemen terbatas UUD. "Nah model GBHN bukan detail, dia sifatnya filosofis ideologis. Itu diperlukan, baru itu disepakati. Maka namanya amendemen terbatas. Jadi bagaimana visi? Visi misi presiden tetap pilihan langsung. Semua tetap, yang berubah cuman satu saja," ujar Zulkifli."Sudah ada bahannya, bahannya ini diserahkan pada MPR yang besok nih. Jadi atau tidak terserah MPR yang besok, kalau tiga perempat setuju mereka bisa sidang tidak setuju ya mereka gak bisa sidang.
Badan Pengkajian MPR sudah menyiapkan amandemen terbatas mengenai pokok-pokok haluan negara yang telah disempurnakan dan konsepnya akan dibagi ke fraksi-fraksi untuk disempurnakan lebih lanjut. Konsep itu nantinya akan diserahkan dalam rapat gabungan yang berlangsung 28 Agustus 2019 kemudian dibawa ke Rapat Paripurna MPR yang terakhir pada 27 September 2019.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR Minta Pembahasan Pemindahan Ibu Kota Ditunda: Fokus Dulu ke Papua'...ada hal yang sangat penting ditangani oleh seluruh kekuatan yang ada, yaitu Papua. Coba lihat videonya itu sangat mengkhawatirkan. Soal ibu kota kan bisa ditunda,' kata Zulkifli. IbuKotaPindah ZulkifliHasan
Baca lebih lajut »
Papua Bergejolak, Ketua MPR-RI Minta Pemindahan Ibukota DitundaRencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia yang bergulir belakangan ini, membuat Ketua Umum DPP PAN yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Sarankan Jokowi Tunda Pemindahan Ibu KotaMeski begitu, Zulkifli mengatakan pemindahan ibu kota merupakan hal biasa.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR: Pemerintah Harus Bisa Rebut Hati Rakyat Papua
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Jamin Amandemen Tak Ubah Metode PilpresKhususnya bagaimana menajamkan visi dan visi presiden terpilih untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR: Pemerintah Harus Rebut Hati Masyarakat Papua'Hati masyarakat Papua harus direbut, tidak bisa hanya dengan membangun jalan saja dan tidak hanya membangun bandara,' kata Zulkifli.
Baca lebih lajut »