Bambang meminta agar tidak ada tumpang tindih kebijakan terkait penanganan Covid-19 di pusat dan daerah.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan jangan sampai masyarakat bingung dengan kebijakan-kebijakan yang ada.
"Pemerintah pusat dan pemda dalam menetapkan peraturan atau kebijakan terkait Covid-19 tidak saling tumpang tindih dan membingungkan masyarakat, serta memfokuskan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19," ucapnya.Menurut Bambang, relaksasi atau pelonggaran PSBB tidak boleh diterapkan jika berpotensi meningkatkan jumlah kasus di suatu daerah.
"Memastikan apabila sepakat untuk melakukan relaksasi PSBB tidak berpotensi memperluas penyebaran virus corona di lingkungan masyarakat," kata dia.Baca juga:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua MPR Soroti Koordinasi Pemerintah Atasi PandemiLegislator Partai NasDem itu menegaskan, di tengah ketidakpastian dampak pandemi hendaknya pemerintah dan masyarakat tidak berdebat soal makna dari sebuah kata
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa-gesa Sebut Kurva Covid-19 MelandaiSelain itu, Bambang juga mengusulkan ada evaluasi sistem pemeriksaan Covid-19.\n\n
Baca lebih lajut »
MPR Dorong Pemerintah Matangkan Wacana Pelonggaran PSBB | Republika OnlinePemerintah tengah menyiapkan pembukan kembali aktivitas bisnis dan kegiatan warga
Baca lebih lajut »
MPR RI Dorong Pemerintah Evaluasi Prosedur Rapid Test | Republika OnlinePemerintah diminta mengevaluasi prosedur dan mekanisme dilakukannya rapid test
Baca lebih lajut »
Cegah Lonjakan, MPR Ingatkan Pemerintah Siapkan Faskes di DaerahWakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan bahwa pemudik yang datang ke Jawa Tengah sejak 26 Maret-9 Mei 2020 sudah tercatat sebanyak 824.833 orang.
Baca lebih lajut »
MPR minta pemerintah perbaiki koordinasi antarkementerian dan pemdaWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah memperbaiki koordinasi antarkementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan ...
Baca lebih lajut »