Ketua MPR menyarankan pemerintah melibatkan akademisi untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan memiliki indikator yang valid.
"Kami mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memiliki basis data yang valid untuk menjadi dasar keluarnya kebijakan baru tersebut," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis .Ia juga meminta pemerintah memaparkan data dan hasil kajian kepada masyarakat, sehingga dapat memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan tersebut.
Selain itu, ia mendorong pemerintah mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ."Perlu dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diputuskan akan memberlakukandi Indonesia, agar mencegah bertambahnya kasus Covid-19 dikarenakan sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penerapan New Normal, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Segera Sosialisasikan Protokol KesehatanMenurut dia, para kepala daerah harus memastikan semua ketentuan protokol kesehatan itu diterima dan dipahami oleh masyarakat.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Minta Pembatasan Mobilitas DiperketatKetua MPR Bambang Soesatyo menyoroti penambahan kasus positif Covid-19. Per 25 Mei 2020 ada tambahan 479, sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 22.750 KetuaMpr
Baca lebih lajut »
Ketua MPR RI Minta Kepala Daerah Sosialisasikan Protokol New NormalKetua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengimbau para kepala daerah dari empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan menerapkan new normal agar segera dan secara intensif menyosialisasikan protokol kesehatan. MPRRI
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR Sarankan Moratorium TKA Masuk ke Indonesia |Republika OnlineWakil Ketua MPR Sarankan pemerintah moratorium TKA masuk ke Indonesia.
Baca lebih lajut »
Normal baru, Ketua MPR ingatkan kasus COVID-19 masih terus naik'Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diputuskan akan memberlakukan new normal di Indonesia,' kata Bamsoet. NewNormal
Baca lebih lajut »
Begini Tanggapan Wakil Ketua MPR Tentang New Normal Covid-19 di IndonesiaIndonesia akan mengambil kebijakan memperlonggar atau relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan istilah New Normal merupakan kebijakan Jalan Pintas tanpa perhitungan yang jelas. MPRRI
Baca lebih lajut »