'Pertimbangannya, pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian besar dibiayai oleh anggaran pemerintah,' kata Bamsoet.
"Pembentukan BPN ini masuk ke delapan Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran. Pertimbangannya, pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian besar dibiayai oleh anggaran pemerintah. Karena itu, anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu .
Dia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak , yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan , akan dipisahkan dari kementerian tersebut. Sebagai penggantinya, BPN akan dibentuk dan akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. "Jauh sebelumnya, usulan pemisahan DJP dari Kemenkeu sempat digulirkan Kantor MenPAN pada tahun 2004. Usulan tersebut termuat dalam surat MenPAN nomor B/59/M.PAN/1/2004 dan sudah dikirimkan kepada presiden saat itu," ujarnya.
Selain itu, kehadiran BPN juga bisa mengurangi kemungkinan adanya praktik yang tidak jujur antara petugas pajak dan wajib pajak, yang bisa menghambat peningkatan pendapatan pajak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR Bambang Soesatyo Dukung Aspen Medical Dirikan RS Internasional di IndonesiaJPNN.com : Kehadiran rumah sakit internasional diharapkan dapat memberi kemudahan bagi warga Indonesia untuk berobat sehingga tidak perlu lagi ke luar negeri
Baca lebih lajut »
Jusuf Wanandi Soal Dukung Prabowo: Di Antara Ketiganya, Hanya Prabowo yang SiapBerita Jusuf Wanandi Soal Dukung Prabowo: Di Antara Ketiganya, Hanya Prabowo yang Siap terbaru hari ini 2024-03-19 09:32:54 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Jusuf Wanandi Beberkan Alasan Dukung Prabowo: Di Antara 3 Capres, Hanya Prabowo yang SiapBagi pentolan CSIS, Jusuf Wanandi, RI perlu presiden yang punya pandangan luas terhadap situasi global. Figur Prabowo yang dinilai tepat.
Baca lebih lajut »
Usut Kasus Korupsi Rp3,03 T KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel MuhammadJPNN.com : Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Al-Haddar bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.
Baca lebih lajut »
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Terkait Kasus Dugaan Korupsi APD di KemenkesKPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, pada Selasa (19/3), terkait kasus dugaan korupsi APD di Kemenkes.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Dipanggil KPK di Kasus Korupsi KemenkesKPK panggil Wakil ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-Haddar terkait dugaan kasus alat pelindung diri (APD) di Kemenkes RI.
Baca lebih lajut »