Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung langkah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia untuk memperjuangkan alokasi 10 persen APBN untuk dana desa.
Hal itu diungkapkan Bambang saat menghadiri acara peringatan HUT Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno , Jakarta Pusat, Minggu ."Saya mendukung langkah para perangkat desa yang mendorong pemerintah untuk 10 persen APBN diberikan kepada desa, karena saya menilai masa depan Indonesia ada di pedesaan," ungkap Bambang.
"Karena ini akan menjadi beban bagi perkotaan. Kalau dana desanya besar dan bisa dimanfaatkan maka desa akan berkembang sehingga masyarakatnya tidak perlu ke kota dan membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini. Bambang sendiri menyampaikan bila nantinya permintaan para perangkat desa dikabulkan maka dirinya yakin Majelis Permusyawaratan Desa akan mampu mengawasi dana yang diperoleh desa. Hal ini diperlukan supaya dana desa bermanfaat bagi warganya dan bukan memperkaya kepala desanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ribuan Kepala Desa Tuntut Alokasi 10 Persen APBN untuk Dana DesaRibuan kepala desa (Kades) berkumpul di Parkir Timur Senayan Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (19/3/2023) pagi.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR RI: Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam Bangun Desa tak Terkalahkan |Republika OnlinePara perangkat desa berencana menetapkan Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa.
Baca lebih lajut »
3 Organisasi Ini Tuntut Pemerintah Alokasikan 10 Persen APBN untuk DesaKetum Apdesi Surta Wijaya bersama dua organisasi lainnnya menuntut pemerintah mengalokasikan 10 persen APBN untuk desa.
Baca lebih lajut »
Apdesi Minta 10 Persen APBN untuk Dana Desa sebagai Harga Mati'Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?' kata Surta yang dijawab setuju oleh peserta yang hadir dalam peringatan HUT UU Desa.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR Usulkan Ditjen Pajak Lepas dari Kementerian KeuanganWakil Ketua MPR, Fadel Muhammad, mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak tak lagi di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Heboh Isu Impor Pakaian Bekas, Ketua MPR: Berisiko Tularkan Penyakit KulitKetua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kemendag menelusuri bisnis impor pakaian bekas yang dinilai berdampak buruk pada perekonomian industri tekstil dalam negeri.
Baca lebih lajut »