PTUN tidak berhak untuk mengadili putusan sidang paripurna.
Pimpinan MPR, menurut Refly, semestinya mengabaikan proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Hal ini karena proses hukum yang dilakukandijadikan alat untuk menunda-nunda proses pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur kelompok DPD. “Ini tidak akan jalan kalau harus menunggu proses hukumnya selesai,” kata Refly.
Menurut Refly, Fadel Muhammad sudah kehilangan kegitimasi, karena Ibaratnya sudah terjadi pergantian oleh DPD."Proses di MPR kan perwakilan saja. Setiap kelompok punya wakil masing-masing. Dan pergantian itu diserah ke masing-masing perwakilan,” papar Refly menjelas. “Agenda politik bisa kacau karena diobok-obok oleh pengadilan. Diobok-obok oleh laporan ke kepolisian,” kata Refly.
Diingatkannya, putusan MPR itu bukan putusan mandiri. Artinya hanya menyampaikan putusan yang sudah ditetapkan DPD. “Keputusan yang bisa di PTUN-kan adalah putusan yang mandiri. Keputusan mandiri, individual, dan final.Keputusan itu kewenangan dia. Kalau ini , ini hanya menyampaikan hasil paripurna DPD. Ini gak bisa digugat,” papar Refly.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Alasan Ketua MPR Bamsoet Dorong Indonesia jadi Hub Kripto di Asia TenggaraKetua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan alasannya mendorong Indonesia menjadi hub kripto di Asia Tenggara, simak penjelasannya
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR ingatkan siswa Al Azhar disiplin berlatihWakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengingatkan para siswa Al Azhar Serang untuk disiplin berlatih sehingga menjadi sosok yang hebat. “Olahragawan ...
Baca lebih lajut »
Ketua MPR RI ajak perkuat toleransi beragama'Toleransi dalam kehidupan beragama tidak boleh hanya bersifat retorika yang hanya terlihat baik-baik saja di permukaan, namun rapuh dalam landasan fundamentalnya,' kata Bamsoet.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Bambang Soesatyo Ajak Permahi Kaji Pentingnya PPHNKetua MPR Bambang Soesatyo menilai Permahi punya peran besar melakukan kajian untuk menguatkan hukum Indonesia, termasuk mengkaji pentingnya PPHN
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Batasi Rakyat Memilih WakilnyaWakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai, pemilu dengan sistem proporsional tertutup membatasi hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya di parlemen. Wakil...
Baca lebih lajut »
Waket MPR Ingatkan Keamanan Mudik Lebaran 2023: Persiapan Harus MatangWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan soal pentingnya keamanan dan kenyaman saat mudik Lebaran 2023.
Baca lebih lajut »