Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa agenda amandemen UUD 1945 tidak akan mengembalikan mekanisme pemilihan kembali ke MPR
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo memastikan bahwa agenda amandemen UUD 1945 tidak akan mengembalikan mekanisme pemilihan kembali ke MPR. Rencana menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara , ujar Bambang, juga tidak untuk menjadikan presiden sebagai mandataris MPR.Bambang mengatakan MPR masih mencari formulasi yang tepat untuk menghadirkan kembali haluan negara ini, tanpa membuat Presiden menjadi mandataris MPR. 'Jangan terlalu sempit.
MPR juga sedang mencari nama yang tepat untuk mengganti istilah GBHN agar tidak terkesan kembali ke orde lama atau orde baru. 'Mungkin namanya enggak GBHN, mungkin blueprint atau cetak biru Indonesia 100 tahun,' ujar Bambang.Opsi-opsi untuk menghidupkan kembali GBHN ini masih terbuka. Haluan negara itu, ujar Bambang, bisa saja dihadirkan tanpa mengamandemen UUD 1945, melainkan hanya dengan membuat undang-undang saja. 'Bisa saja dengan undang-undang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Syarief Hasan: MPR Akan Mengkaji Lebih Mendalam Wacana Amendemen UUD 1945Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan MPR periode 2019-2024 akan mengkaji pemikiran amendemen UUD secara lebih mendalam. MPRRI
Baca lebih lajut »
MPR Pastikan Prabowo Setuju Amendemen UUD 1945Prabowo Subianto disebut setuju dengan pimpinan MPR untuk melakukan Amendemen UUD 1945. PrabowoSubianto
Baca lebih lajut »
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara MenyeluruhAmandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilakukan hanya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).\n
Baca lebih lajut »
Prabowo-Paloh Sepakat Amandemen UUD 1945 Menyeluruh, Singgung Pemilu SerentakSalah satu kesepakatan Prabowo dan Surya Paloh adalah soal amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh. Apa maksudnya?
Baca lebih lajut »
Surya Paloh dan Prabowo Sepakat Amendemen UUD 1945 MenyeluruhPrabowo dan Surya Paloh sepakat untuk mengamendemen UUD 1945 secara menyeluruh, termasuk evaluasi sistem pemilihan umum.
Baca lebih lajut »
Otak-atik Amandemen UUD 1945 dalam Kacamata Hukum Tata NegaraMPR 2014-2019 mengamanatkan melakukan amandemen terbatas UUD 1945. Dalam kacamata hukum tata negara, sudah saatnya UUD 1945 diamandemen untuk kelima kalinya. AmandemenUUD1945
Baca lebih lajut »