Pembahasan tersebut terselenggara dalam rapat koordinasi antara Ketua LKPP, Hendrar Prihadi dengan Ketua KPK, Setyo Budiyanto
) untuk membahas sistem e-katalog terbaru versi 6 dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa., Hendrar Prihadi dengan Ketua KPK , Setyo Budiyanto.
Selain itu, Hendrar menjelaskan, KPK pernah memberikan rekomendasi terkait pencegahan korupsi tentang penambahan fitur e-audit yang berfungsi untuk mendeteksi kemungkinan seseorang untuk melakukan korupsi."Di versi enam ini, fitur e-audit ini sudah ada, di mana ada 4 transaksi yang biasanya punya potensi ke arah korupsi itu terdeteksi," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 dari Istana Negara, Jakarta, pada Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Dewas KPK Gusrizal: Fungsi Dewas Bukan untuk Mencari KesalahanGusrizal menyatakan, sebagai Ketua Dewas KPK, dirinya tidak mencari-cari masalah pimpinan dan pegawai KPK.
Baca lebih lajut »
Kapolri Jenderal Sigit Bertemu Ketua KPK di Mabes Polri, Target Perbaiki Indeks Persepsi Korupsietua KPK sambangi Mabes Polri bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rabu (8/1/2025).
Baca lebih lajut »
KPK Telusuri Peran Lain dalam Kasus Harun Masiku dan Periksa Ketua DPP PDIPKPK terus mendalami kasus Harun Masiku dan menetapkan dua tersangka baru. KPK juga memeriksa Ketua DPP PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus ini.
Baca lebih lajut »
KPK Periksa Anggota DPR dan Wakil Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Suap Dana HibahTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan anggota DPR Fraksi Gerindra Anwar Sadad dan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, Achmad Iskandar, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Baca lebih lajut »
MA Jatuhkan Sanksi Etik Terhadap Mantan Ketua dan Wakil Ketua PN SurabayaMantan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dijatuhi sanksi etik oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait kasus dugaan suap putusan penganiayaan yang menyebabkan kematian.
Baca lebih lajut »
MA Jatuhkan Sanksi Etik kepada Mantan Ketua dan Wakil Ketua PN SurabayaBadan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) menjatuhkan sanksi etik kepada mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono dan Wakil Ketua PN Surabaya Dju Johnson Mira Mangngi terkait dugaan suap putusan kasus penganiayaan.
Baca lebih lajut »