Mantan terpidana boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau anggota legislatif setelah 5 tahun bebas dari hukuman pidananya. Berikut penjelasannya dari KPU.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari menyampaikan paparan dalam dialog publik bertajuk “Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik, dan SARA pada Pemilu 2024”, di Jakarta Selatan, Kamis . ANTARA/Putu Indah Savitri/aa.
Pernyataan tersebut merupakan jawaban Hasyim terkait perdebatan mengenai orang yang pernah terkena kasus korupsi dan ingin mencalonkan diri menjadi wakil rakyat atau kepala daerah. Untuk tahun ini, kata Hasyim, sudah dimulai dari pilkada yang kemarin, bahwa orang yang pernah kena pidana dengan ancaman 5 tahun lebih tidak boleh mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah, kecuali kalau selesainya dipidana itu sudah melampaui batas waktu 5 tahun.
Sebelumnya pada Rabu , MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh karyawan swasta Leonardo Siahaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Tak Akan Intervensi Pemilihan Ketua Umum PSSIWakil Presiden menjamin pemerintah tidak akan mengintervensi pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum PSSI meski dua menteri Kabinet Indonesia Maju turut mengikuti kontestasi. Olahraga AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Jelang KLB, M Qodari Dorong Komite Pemilihan Adakan Debat Kandidat Ketua Umum PSSI |Republika OnlineAda lima nama yang mencalonkan diri di KLB.
Baca lebih lajut »
Komite Pemilihan Diminta Gelar Debat Kandidat Ketua Umum PSSI“Seharusnya, komite pemilihan PSSI mengadakan acara debat kandidat untuk mengetahui kapasitas dan program kerja dari para calon ketua umum.”
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi XI Minta RI Waspadai Kenaikan Suku Bunga The FedWakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi meminta pemerintah mewaspadai kebijakan Federal Reserve (The Fed), Bank Sentral AS yang terus menaikan suku bunga pinjaman.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi IV DPR RI: Tidak Ada Food Estate PalsuKetua Komisi IV DPR Sudin mengatakan food estate berpotensi membuahkan hasil. Sudin menagaskan tidak ada program food estate yang palsu.
Baca lebih lajut »
Ojol yang Demo soal ERP Tolak Ajakan Audiensi Ketua Komisi B DPRD DKIMassa ojol menolak ajakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail untuk ikut rapat pembahasan soal penerapan ERP.
Baca lebih lajut »