Penyelenggara membutuhkan APD dalam melaksanakan tahapan pilkada yang sudah berjalan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengaku risau karena tambahan dana Pilkada 2020 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara belum dapat dicairkan kepada 270 KPU Daerah. Sementara, penyelenggara pemilu membutuhkan alat pelindung diri dalam melaksanakan tahapan pilkada yang sudah mulai berjalan.
Setelah itu, anggaran bisa ditransfer ke masing-masing satker dan dapat digunakan untuk pengadaan APD."Secara prinsip ketersediaan anggaran itu ada, tetapi faktual penggunaannya itu belum bisa dilakukan karena ada proses yang disebut telaah dan validasi," kata Arief. Ia mengatakan, KPU masih bisa berjeda untuk pelaksanaan verifikasi faktual hingga 29 Juni. KPU menjadwalkan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dari 24-29 Juni.
Sebenarnya, lanjut Arief, KPU RI sudah menginstruksikan kepada jajaran KPU daetah untuk melaksanakan opsi lain jika APBN belum dicarikan. Pengadaan APD dapat menggunakan dana pilkada yang sudah ada yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KPU Cemas, Tambahan Anggaran Pilkada Belum Bisa DicairkanPadahal, per hari ini, tahapan Pilkada sampai pada pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR dorong Pancasila dimasukkan dalam pelajaran sekolahKetua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dikembalikan sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat taman ...
Baca lebih lajut »
KPU: PKPU Protokol Kesehatan Masuki Tahap Harmonisasi'Sudah dilakukan harmonisasi rancangan PKPU dengan Kemenkumham, mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai,' ujar Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Baca lebih lajut »
DPR Setuju Aturan KPU Soal Pilkada Saat Bencana Non AlamRancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum telah disampaikan ke Komisi II DPR RI yang disaksikan Bawaslu.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Dorong PMP Kembali Jadi Mata Pelajaran Wajib | Republika OnlineKetua MPR dorong PMP dimasukkan dalam pelajaran sekolah
Baca lebih lajut »