Ketua KPK: Pengadaan Bansos Bisa Fiktif

Indonesia Berita Berita

Ketua KPK: Pengadaan Bansos Bisa Fiktif
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 59%

KPK sejak awal sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Bansos

jpnn.com, JAKARTA - Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengatakan, pihaknya sejak awal sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bantuan sosial . "Karena, menurut kami, ada empat titik rawan bansos," kata Firli saat rapat bersama Tim Pegawasan DPR Terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 secara virtual, Rabu . Mantan kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri itu lantas memerinci empat titik rawan bansos.

Dia menjelaskan bahwa kemarin bersama Kemensos sudah hadir saat pemberian bantuan di wilayah Jabodetabek, tepatnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Firli, ada dua anggaran untuk bansos. Pertama dari tingkat nasional yang menggunakan APBN. Targetnya sembilan juta kepala keluarga. Masing-masing KK mendapatkan Rp 600 ribu. Berdasar data yang ada sampai hari ini asa 8,3 juta KK.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKIMensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKIHal tersebut sejalan dengan instruksi presiden yaitu penyaluran bansos harus didampingi institusi seperti KPK, BPKP, dan LKPP.
Baca lebih lajut »

KPK masih temukan kesemrawutan penyaluran bansosKPK masih temukan kesemrawutan penyaluran bansosKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan kesemrawutan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemik COVID-19 karena belum adanya Data ...
Baca lebih lajut »

Jokowi: Libatkan KPK-Kejaksaan untuk Cegah Korupsi BansosJokowi: Libatkan KPK-Kejaksaan untuk Cegah Korupsi BansosPresiden Jokowi meminta dilibatkannya KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kejaksaan untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial di lapangan. Bansos Korupsi
Baca lebih lajut »

Presiden Jokowi Minta KPK Awasi Penyaluran BansosPresiden Jokowi Minta KPK Awasi Penyaluran BansosUntuk meningkatkan transparansi, Jokowi KPK, BPKP atau Kejaksaan mendampingi Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos.
Baca lebih lajut »

Presiden Jokowi minta KPK ikut dampingi penyaluran bansos COVID-19Presiden Jokowi minta KPK ikut dampingi penyaluran bansos COVID-19Presiden Joko Widodo meminta sejumlah lembaga, yaitu KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung untuk mendampingi ...
Baca lebih lajut »

Jokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi BansosJokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi BansosPresiden Jokowi meminta KPK, Kejaksaan, dan BPKP dilibatkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-17 04:32:25