Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa penggunaan dana desa harus tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat, serta harus akuntabel dan ...
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, menjadi pembicara dalam kegiatan bimtek penggunaan dana desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. ANTARA/HO-DPRJakarta - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa penggunaan dana desa harus tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat, serta harus akuntabel dan transparan, sehingga bermanfaat maksimal dan tidak menyalahi aturan.
"Komitmen saya adalah untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian dalam pengelolaan dana desa," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, saat menjadi pembicara pada bimbingan teknis untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Kantor Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Ketika para kades diberi tanggung jawab mengelola sebagian dana APBN, maka ada tanggung jawab yang berat untuk menjalankan amanah itu.Wakil rakyat dari Jatim itu menegaskan, dana desa sangat penting dan strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan.
Ia berharap, dana desa bisa ditambah oleh Pemerintah Indonesia secara bertahap, karena hal itu penting untuk pembangunan masyarakat dan wilayah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Pilih 5 Pimpinan KPK 2024-2029, Setyo Budiyanto Jadi KetuaJPNN.com : Komisi III DPR memilih lima pimpinan KPK periode 2024-2029. Setyo Budiyanto terpilih menjadi ketua KPK.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Kabag Ops Polres Solok, Pembunuh Kasat Reskrim, Tak DiborgolKomisi III DPR meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus penembakan antarpolisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi III DPR tidak setuju Polri di bawah KemendagriWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan tidak setuju dengan wacana usulan Polri ditempatkan secara struktural di bawah Kementerian Dalam Negeri ...
Baca lebih lajut »
Ketua Baleg DPR Minta Masing-masing Komisi Usul 1 RUU Prioritas TahunanBadan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat koordinasi dengan Pimpinan Komisi-komisi yang ada di Parlemen, di Ruang Baleg DPR, Senayan,
Baca lebih lajut »
Isu Partai Coklat di Pilkada Masuk Kategori Hoaks, Kata Ketua Komisi III DPRKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa isu adanya keterlibatan "partai cokelat" yang dikonotasikan dengan aparat kepolisian pada Pilkada 2024 adalah hoaks
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi IV DPR RI Dukung Program Strategis Kementan untuk Percepatan Swasembada PanganKetua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi berharap strategi Kementan yang dikomandani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Baca lebih lajut »