Ketua Komisi X Tak Setuju Spanduk Tragedi Kanjuruhan Dilarang Membentang

Indonesia Berita Berita

Ketua Komisi X Tak Setuju Spanduk Tragedi Kanjuruhan Dilarang Membentang
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 51%

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda tak sepakat ada pelarangan pembentangan spanduk tragedi Kanjuruhan. Dia menilai pelarangan itu bentuk pembungkaman.

"Saya nggak setuju itu, saya nggak setuju. Saya tidak setuju ketika ada pelarangan di semua kompetisi menyangkut soal pembungkaman tragedi Kanjuruhan. Itu kan peristiwa kalau tertangani dengan baik saya kira nggak bakal ada spanduk-spanduk itu," kata Huda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .Huda menyebut spanduk protes tak semestinya dilarang untuk membentang. Seharusnya, lanjut Huda, penyampaian kritik tersebut bisa menjadi evaluasi bagi pihak terkait.

Untuk diketahui, perwakilan korban Kanjuruhan mendatangi DPR RI hari ini untuk menyampaikan aduan. Mereka menyoroti pelarangan spanduk Kanjuruhan di kompetisi Timnas yang dilarang."Ada satu poin yang perlu dipertanyakan. Perlu diarahkan kepada panitia untuk antisipasi terhadap kemungkinan adanya pembentangan spanduk yang berisi keprihatinan terkait Kanjuruhan. Ini yang jadi pertanyaan kenapa para teman-teman kami menggunakan spanduk keprihatinan aja dilarang?" kata dia.

"Hal itu terjadi di Timnas kemarin, ada pembentangan keprihatinan spanduk ini juga dilakukan. Kenapa kok takutsama spanduk saja. Jangan sampai NKRI ini menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia," terangnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Demam Lato-lato, Ketua Komisi X DPR: Momentum Arusutamakan Permainan Tradisional - Tribunnews.comDemam Lato-lato, Ketua Komisi X DPR: Momentum Arusutamakan Permainan Tradisional - Tribunnews.comMenurutnya trend ini harus dijaga agar anak di Indonesia terus mengeksplorasi berbagai ragam permainan tradisional di tanah air. “Tren lato-lato menjadi bukti bahwa anak-anak kita bisa kok tidak kecanduan game online,” katanya. LatoLato via tribunnews
Baca lebih lajut »

Soroti Tingginya Harga Tiket Pesawat Rute Domestik, Ketua Komisi V DPR: Jumlah Pesawat di RI TerbatasSoroti Tingginya Harga Tiket Pesawat Rute Domestik, Ketua Komisi V DPR: Jumlah Pesawat di RI TerbatasKomisi V DPR RI menyoroti soal tingginya harga tiket pesawat rute domestik. Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan terbatasnya jumlah pesawat membuat supply dan demand di sektor ini tak seimbang hingga membuat harga tiket melonjak.
Baca lebih lajut »

Ketua Komisi X DPR Sayangkan Penilaian Negatif Terhadap Atlet Dansa |Republika OnlineKetua Komisi X DPR Sayangkan Penilaian Negatif Terhadap Atlet Dansa |Republika OnlineKetua Komisi X DPR menyayangkan penilaian negatif siswa yang jadi atlet dansa Bogor.
Baca lebih lajut »

Foto : Raut Menteri KKP Dikritik Keras DPR Terkait Pupuk dan Solar Bersubsidi | merdeka.comFoto : Raut Menteri KKP Dikritik Keras DPR Terkait Pupuk dan Solar Bersubsidi | merdeka.comMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat kritikan keras dari Komisi IV DPR saat menghadiri rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Ketua Komisi IV DPR Sudin menyoroti program pupuk bersubsidi dan kurangnya solar untuk nelayan.,Kementerian Kelautan dan Perikanan,Menteri Kelautan dan Perikanan,DPR RI,DPR,Perikanan,Nelayan,Solar,subsidi pupuk,Pupuk,Viral Hari Ini,Jakarta
Baca lebih lajut »

Komisi Hukum DPR akan Kunjungi Morowali Utara Gali Informasi Bentrokan di PT GNIKomisi Hukum DPR akan Kunjungi Morowali Utara Gali Informasi Bentrokan di PT GNIKomisi Hukum DPR akan Kunjungi Morowali Utara Gali Informasi Bentrokan di PT GNI TempoNasional
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi VII DPR Usul Izin Operasional PT GNI Dicabut Sementara, Ini AlasannyaAnggota Komisi VII DPR Usul Izin Operasional PT GNI Dicabut Sementara, Ini AlasannyaAnggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengusulkan agar izin operasional PT. GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dicabut sementara.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 23:02:43