Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyatakan setuju dengan usulan mengenai pembentukan Kementerian Haji sehingga persoalan haji tidak menjadi hal yang ...
Tangkapan layar - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam Rapat Kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala BNPB di Jakarta, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa . ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Pada prinsipnya, saya sangat setuju agar pengelolaan ibadah haji menjadi kebijakan politik yang langsung di bawah PresidenKetua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyatakan setuju dengan usulan mengenai pembentukan Kementerian Haji sehingga persoalan haji tidak menjadi hal yang diurus oleh Kementerian Agama."Pada prinsipnya, saya sangat setuju agar pengelolaan ibadah haji menjadi kebijakan politik yang langsung di bawah Presiden.
Ia bahkan memandang hal yang lebih mudah untuk dilakukan pemerintah adalah mengubah Badan Pengelolaan Keuangan Haji menjadi Kementerian Haji."Hal yang paling mudah adalah mengubah lembaga dalam bentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji menjadi sebuah Kementerian Haji," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Keberangkatan Kloter 15 Embarkasi Makassar Delay 7 Jam, Ketua Komisi VIII DPR Soroti GarudaBerita Keberangkatan Kloter 15 Embarkasi Makassar Delay 7 Jam, Ketua Komisi VIII DPR Soroti Garuda terbaru hari ini 2024-05-24 18:43:54 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Dukung Penertiban Visa Non Haji, Minta Pihak Travel DitindakMenurutnya, dipulangkannya 37 WNI dari Arab Saudi karena menggunakan visa non-haji beberapa hari yang lalu merupakan sikap tegas Pemerintah Arab Saudi.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VIII DPR Usul Kementerian Agama dan Haji DipisahAshabul Kahfi menilai perlu dipisah lantaran dualisme pengelolaan terjadi antara Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VII DPR: Indira SYL bukan Anggota Komisi VIIKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Indira Chunda Thita Syahrul, ...
Baca lebih lajut »
Geram Pelat Dinas DPR Dipalsukan, Wakil Ketua Komisi III DPR: Merugikan Semua PihakKomisi III DPR menyoroti kasus pemalsuan pelat dinas khusus dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat oleh Baznas Tahun 2023Komisi VIII DPR RI juga mendukung Baznas RI agar merealisasikan semaksimal mungkin target pengumpulan ZIS-DSKL pada tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp1 triliun
Baca lebih lajut »