Ketua Komisi II DPR Minta Isu Masa Jabatan Kepala Desa Tak Dikaitkan Politik 2024 TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berharap isu perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode tidak dikaitkan dengan kepentingan politik jelang Pemilu 2024.'Ini yang harus kita hindari, itu yang juga saya khawatirkan. Jangan sampai isu perubahan masa jabatan terkait dengan soal kepentingan menjelang Pemilu 2024,' kata Doli di Jakarta, Senin, 23 Januari 2023.
'Jadi, sebetulnya kami menunggu dari Pemerintah kapan kami akan merasa penting perlu membahas revisi undang-undang ini, kalau kami sudah siap,' ujar Doli.Dia menjelaskan rencana revisi UU Desa tak lain mengandung nawa cita untuk mempercepat kemajuan pembangunan desa. Untuk itu, revisi terhadap UU Desa tidak bisa dilihat secara pragmatis dengan melakukan perbaikan terhadap pasal tertentu saja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Biaya Haji Naik, Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Terlalu Mendadak dan MemberatkanWakil Ketua Komisi VII DPR Marwan Dasopang menilai rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas menaikkan biaya haji merugikan calon jamaah
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Dukung Langkah KSAD Perkuat Satuan Siber TNI AD“Kecakapan personel yang menjaga fasilitas itu juga harus ditingkatkan. Fasilitas teknologi terkininya juga. Itu harus seimbang antara fasilitas dan SDM,”
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR harap isu masa jabatan kades tak dikaitkan politikKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berharap isu perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR RI Usulkan Biaya Haji 2023 Bisa Disesuaikan dengan Prinsip Istitha'ahWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengusulkan tarif biaya haji tahun 2023 disesuaikan dengan prinsip istitha’ah atau kemampuan berhaji.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Menlu Panggil Dubes Swedia Buntut Pembakaran AlquranDPR minta Menlu layangkan nota protes atas perlindungan pembakaran Alquran
Baca lebih lajut »