Disintegrasi warga pasca pelaksanaan pilkades diamini Ketua Komisi I DPRD Ngawi Supeno. Dia menaruh harapan DPR dan pemerintah pusat mengabulkan keinginan kepala desa setanah air untuk merevisi Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa.
Menurut Supeno, fokus kades terpilih membangun desa secara efektif hanya dua tahun dari masa kerja enam tahun. Selebihnya mengharmonisasi warga. Juga menyiapkan diri untuk pilkades berikutnya. Karenanya, Perjuangan kades mengusulkan perubahan masa jabatan menjadi sembilan tahun hingga ke Jakarta perlu diapresisasi.
Apalagi, keinginan itu diikuti dengan perubahan periodisasi menjabat dari maksimal tiga kali menjadi dua kali. Dengan kalimat lain, perubahan regulasi tidak mengubah substansi menjabat paling lama 18 tahun. ”Kepentingannya jelas demi menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPRD DKI Ogah Jadi Ketua Pelaksana Formula E 2023Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ogah menjadi Ketua Pelaksana Formula E 2023 jika ditawarkan. Prasetyo beralasan sibuk.
Baca lebih lajut »
KPK Geledah Gedung DPRD DKI, Prasetyo Edi: Saya Dukung Proses IniKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mendukung KPK yang menggeledah Gedung DPRD DKI hari ini.
Baca lebih lajut »
KPK Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi: Saya Dukung - Pikiran-Rakyat.comKPK Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi: Saya Dukung: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mendukung penggeledahan yang dilakukan KPK di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi B: Keuntungan Jalan Berbayar Capai Rp 60 Miliar per Hari |Republika OnlineKetua Komisi B DPRD DKI sebut keuntungan jalan berbayar mencapai Rp 60 miliar/hari.
Baca lebih lajut »
KPK Bawa Tujuh Koper Barang Bukti Usai Geledah Gedung DPRD DKI |Republika OnlineKPK menggeledah kantor Ketua DPRD DKI, Fraksi PSI dan PDIP, serta ruang Komisi 3.
Baca lebih lajut »
Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per HariDengan tarif antara Rp 5.000-19.000 per kendaraan, pemasukan dari ERP di Jakarta bisa mencapai Rp 30 miliar-60 miliar per hari.
Baca lebih lajut »