Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengkritisi Kepgub penerima bansos saat masa PSBB. Pasalnya, ada penerima bansos yang berprofesi sebagai PNS.
). Ada penerima bansos yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil , dan Tentara Nasional Indonesia , Selasa , Kepgub tersebut bernomor 386 tahun 2020, tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak COVID-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta.Kepgub tersebut ditandatangi oleh Gubernur Anies Baswedan pada 16 April 2020, enam hari setelah penetapan PSBB di DKI Jakarta.
"Menetapkan penerima bantuan sosial bagi penduduk yang rentan terdampak COVID-19 dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebanyak 1.194.633 kepala keluarga sesuai dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini," tulis Anies dalam Kepgub tersebut.tidak mendapat utuh seluruh nama penerima dalam Kepgub tersebut.
"Saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub Penerima bansos ini. Tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hari Kartini, Ketua DPRD Apresiasi Perjuangan Tenaga KesehatanKetua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mendedikasikan Hari Kartini untuk kaum perempuan, khususnya tenaga kesehatan. Diketahui, sudah dua bulan mereka merawat pasien covid-19
Baca lebih lajut »
Bicarakan Kartini, Ketua DPRD Meneteskan Air Mata |Republika OnlineBupati Supian Hadi mengucapkan selamat peringatan Hari Kartini.
Baca lebih lajut »
Komisi UE Kritik Ketergantungan Eropa pada Tiongkok'Krisis ini mengungkapkan ketergantungan berlebihan kita terhadap Tiongkok dan India terkait benda-benda farmasi.'
Baca lebih lajut »
IDI Sebut Kematian Corona Lebih dari 1.000, Komisi IX Minta Duduk BersamaIkatan Dokter Indonesia (IDI) mengungkap jumlah kematian terkait virus Corona (COVID-19) di Indonesia lebih dari 1.000 orang.
Baca lebih lajut »
Komisi V Minta BMKG-Basarnas Prioritaskan Padat Karya Tunai | Republika OnlinePrioritas padat karya tunai agar meningkatkan kesejahteraan warga terdampak covid-19
Baca lebih lajut »
Andi Iwan Gantikan Riza Patria sebagai Pimpinan Komisi V |Republika OnlinePelantikan Andi Iwan Darmawan Aras belum dapat dilakukan oleh DPR.
Baca lebih lajut »