Lakso Anindito, ketua IM57+ Institute, mendesak KPK memproses keluarga Presiden Joko Widodo terkait kasus gratifikasi jet pribadi dan tambang di Maluku Utara.
jpnn.com, JAKARTA - Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) harus memproses keluarga Presiden Ketujuh RI Joko Widodo ( Jokowi ). Hal ini disampaikan Lakso menanggapi isu penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku. 'Pertama, penetapan tersangka ini menjadi pintu masuk untuk membuka skandal yang lebih besar dan menunjukan tidak kompetennya pemimpin sebelumnya.
Hal tersebut mengingat bahwa kasus ini sudah bertahun-tahun berjalan sejak OTT dan maju mundur proses yang terjadi tetapi baru diproses saat ini,' kata dia dalam keterangannya, Selasa (24/12). Baca Juga:Artinya, lanjut dia, pimpinan KPK saat ini ingin menunjukan bahwa ada keseriusan dalam penanganan kasus di lembaga antirasuah. 'Menjadi pertanyaan adalah sejauh mana akan dikembangkan kasus ini ke depan? Apresiasi ini harus didukung oleh optimalisasi dalam penanganan kasus ini setuntas-tuntasnya,' kata dia. Kedua, kata Lakso, menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah keberanian pimpinan KPK dalam menangani kasus-kasus strategis lain yang tidak terkait dengan PDIP sebagai oposisi. Baca Juga:Dia mencontohkan ada kasus yang melibatkan keluarga Jokowi, yakni Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution. 'Pimpinan KPK harus menunjukan sikap profesionalisme dan independensi dalam penanganan kasus yang terkait pihak lain yang strategis. Dugaan gratifikasi jet pribadi dan tambang di Maluku Utara adalah contoh kasus yang perlu dituntaskan secara tuntas. Hal tersebut untuk menunjukan bahwa KPK mampu menjadi lembaga independen dan bebas dari segala intervensi,' kata dia
KPK Jokowi Keluarga Jokowi Kasus Gratifikasi IM57+ Institute
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Resmi Dilantik Prabowo: Setyo Budiyanto jadi Ketua KPK Baru, Gusrizal Ketua DewasPresiden Prabowo Subianto melantik Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 siang ini.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Singgung Prabowo yang Tak Hadiri Undangan KPK, Begini KatanyaJPNN.com : KPK memahami kesibukan Prabowo sebagai presiden sehingga tidak bisa hadir langsung ke kantor komisi antikorupsi.
Baca lebih lajut »
Eks Ketua KPK Minta KPK Tangani Kasus Korupsi Firli Bahuri, Pengamat: Tindakan Kepolisian Tak TerkontrolMantan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango meminta KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi Firli Bahuri yang ditangani Polda Metro Jaya. Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyatakan bahwa penindakan kepolisian tak terjamin kebenarannya karena negara tidak memiliki mekanisme kontrol yang efektif.
Baca lebih lajut »
Cerita Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan soal Awal Perjuangan Pembentukan KPKDewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorongan Panggabean turut menceritakan terkait perbedaan pimpinan KPK eranya dengan era pimpinan KPK setelah tak menjabat.
Baca lebih lajut »
Firli Bahuri Mangkir Lagi, IM57+ Institute dan Usman Hamid Desak Polda Metro Jemput PaksaEks Ketua KPK Firli Bahuri mangkir pemanggilan Polda Metro Jaya lagi. Begini respons IM57+ Institute dan Amnesty International Indonesia.
Baca lebih lajut »
Bisa Dicoba, IM57+ Institute Beberkan 4 Strategi Penanganan Korupsi dan Judi Online di IndonesiaStrategi penanganan terakhir yaitu penguatan Civil Strategic Investigation berfokus pada peningkatan kapasitas lembaga negara.
Baca lebih lajut »