SOLO – Lembaga pendidikan pesantren bakal mendapat hibah bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta. DPRD kini mulai menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Fasilitas Penyelenggaran Pensantren.
Sejumlah santri dari salah satu pondok pesantren tengah ngaji. Sebanyak 40 ponpes bakal dapat dana hibah dari APBD Pemkot Surakarta. Lembaga pendidikan pesantren bakal mendapat hibah bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta. DPRD kini mulai menyusun rancangan peraturan daerah tentang Fasilitas Penyelenggaran Pensantren.
Untuk itu diperlukan peraturan di tingkat daerah. Sehingga pesantren akan lebih berkembang dan difasilitasi. Serta ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disinggung jumlah pesantren yang akan mendapat bantuan, Budi menyebut totalnya mencapai 40 pondok pesantren.
”Namun pada 2022 belum dianggarkan karena perdanya belum ada. Jadi harapan kami karena saat ini raperdanya sedang digodok, bisa segera selesai. Sehingga pada APBD tahun depan sudah bisa dianggarkan,” ujarnya. Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengatakan, keberadaan pesantren tidak lepas dari dunia pendidikan. Apalagi sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. ”Kemudian muncul UU Nomor 19 tahun 2019, dimana negara mengakui kalau pesantren menjadi salah satu lembaha pendidikan,” kata Budi, Senin .
”Dari jumlah itu, santri mukim 3.502 santriwan dan 1.910 santriwati, sehingga total santri mukim adalah 5.412 santri. Untuk santri yang tidak mukim sejumlah 43 santriwan dan 21 santriwati, totalnya 64 santri. Kemudian pengurus sebanyak 40 pengasuh atau ustad. Para santri tersebut tersebar di beberapa lembaga pendidikan seperti Raudhatul Athfal, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah,” jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Upaya Pemkot Pertahankan Tenaga Honorer dapat Dukungan DPRD Kota SurakartaSOLO - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta mempertahankan tenaga honorer didukung DPRD Surakarta. Mengingat, posisi mereka (tenaga honorer,red) sangat vital dalam membantu pelayanan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Kota Surakarta Masih di PPKM Level 2, Prokes Kudu KetatSOLO - Status level Kota Surakarta masih bertahan di PPKM Level 2 sesuai dengan status aglomerasi di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Oleh sebab itu, meski angka kasus Covid-19 makin terkendali penerapan prokes tetap harus optimal.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Bentuk Tiga Pansus, Salah Satunya terkait IKN | merdeka.comTerkait IKN, DPRD DKI mendalami kesiapan Jakarta setelah tidak lagi menjadi IKN yang akan dipindahkan ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca lebih lajut »
DPRD Maluku Jalankan Agenda Pengawasan Tahap II di Lima KabupatenIni adalah fungsi DPRD, untuk melakukan pengawasan. Kami hanya ingin memastikan realisasi APBD 2021 sampai sejauhmana dilakukan oleh OPD teknis,” kata Sairdekut.
Baca lebih lajut »
M Taufik Mundur dari DPRD DKI 22 Juni, Pindah dari Gerindra ke NasDemTaufik mengungkapkan rencanannya untuk keluar dari DPRD DKI Jakarta akhir Juni ini. Dia juga mengungkapkan rencanannya untuk pindah ke NasDem.
Baca lebih lajut »