Ketua DPRD DKI Komplain Anggaran Kelurahan 5 Persen Kegedean

Anggaran kelurahan yang besarannya ditetapkan minimal lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah pusat dianggap terlalu

Anggaran kelurahan yang besarannya ditetapkan minimal lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pemerintah pusat dianggap terlalu besar.“Wah gede anggarannya kalau segitu, sekarang apa kepentingannya di setiap wilayah? Misalnya Kelurahan Menteng, keperluan apa? Misalnya tidak banyak keperluan, karena warganya kaya semua. Terus uangnya mau diapakan?” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dikutip Jumat .

Selain itu, menurut Prasetyo, permasalahan yang dihadapi di setiap kelurahan di Jakarta berbeda-beda. Sehingga anggaran belum menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan tugas setiap kelurahan. Kader PDIP ini juga mempertanyakan alasan DPR RI dan pemerintah pusat menyepakati aturan tersebut. Sebab hingga kini, banyak kelurahan belum bekerja secara optimal.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

rmol_id /  🏆 21. in İD

Prasetyo Edi Marsudi APBD DKI

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua DPRD DKI nilai 5 persen anggaran untuk kelurahan terlalu besarKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai anggaran kelurahan  yang besarannya ditetapkan minimal lima persen dari Anggaran Pendapatan dan ...
Baca lebih lajut »

Ketua DPRD DKI cermati anggaran kelurahan lima persen dari APBDDPRD DKI Jakarta mencermati alokasi  anggaran kelurahan yang besarannya ditetapkan minimal lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...
Baca lebih lajut »

Ketagihan Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Ketua DPRD DKI: Biar Pejabat dan Legislator Gak Ilang-ilanganRapat pembahasan pertanggungjawaban APBD selama tahun 2023 berlangsung selama 3 hari.
Baca lebih lajut »

Tolak Pemberian Anggaran 5 Persen dari APBD untuk Kelurahan, Ketua DPRD DKI: Uangnya Mau Diapain?Prasetio menilai kebijakan ini tak sesuai jika diterapkan di Jakarta.
Baca lebih lajut »

Ketua DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Copy Paste: Saya Masih Punya PowerPemprov DKI Jakarta melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus difokuskan untuk program prioritas
Baca lebih lajut »

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman KumuhKetua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
Baca lebih lajut »