Ketua DPR Targetkan Perppu Pemilu Selesai Desember 2022
Puan menyebut, Perppu Pemilu harus diselesaikan paling lambat Desember 2022. Namun, dia mengingatkan, tak perlu buru-buru membahas Perppu Pemilu.
"Yang pasti kita akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Jadi tidak perlu terburu-buru juga, tapi tidak juga menjadi lambat. Yang penting itu adalah bagaimana kualitas dari nanti yang akan menjadi turunannya," ujar Puan. Diketahui, provinsi baru yang telah disahkan yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
"Saya selalu berharap mengedepankan kualitas dari semua pelaksanaan UU yang sudah disahkan oleh DPR RI supaya turunnya itu sesuai dengan harapan kita," tutupnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Sahkan UU Papua Barat Daya, Tim Percepatan: Terima Kasih Presiden dan Ketua DPRDPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Karnavian Respons Wacana Nomor Urut Parpol Diakomodasi di Perppu Pemilu - Pikiran-Rakyat.comDPR mengungkap usulan nomor urut parpol diakomodisi Perppu Pemilu, Mendagri Tito Karnavian buka suara.
Baca lebih lajut »
Marak Pembungkaman Saat KTT G20, Ketua Komisi Hukum DPR: Kita Sedang Terima TamuKetua Komisi Hukum DPR, Bambang Wuryanto, tak mempermasalahkan langkah pemerintah melarang kegiatan sejumlah LSM menjelang KTT G20 di Nusa Dua, Bali. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi I DPR RI Apresiasi Pertemuan PGII di KTT G20Sebab pertemuan tersebut dapat menjembatani kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang serta miskin.
Baca lebih lajut »
RDPU RKUHP Dianggap Kebaikan Hati DPR, PSHK: DPR Gagal Paham Partisipasi PublikDPR dikritik karena menyebut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) adalah kebaikan hati mereka. Padahal, masukan masyarakat dijamin dalam UU Pembentukan Perundang-Undangan. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Tuntas Awal Desember, Perppu Pemilu Kemungkinan Besar Akomodasi Usulan MegawatiDPR setujui pengesahan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »