Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan dana sitaan korupsi bisa menjadi salah perlu dijadikan alternatif pembiayaan program makan bergizi gratis.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar pengembalian dana para koruptor yang banyak disimpan di luar negeri bisa dijadikan salah satu mekanisme pembiayaan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu, kata dia, bisa menjadi salah satu upaya menyiasati persoalan pendanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Poin besarnya adalah program MBG ini sangat baik dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul,” kata dia. Senator asal Bengkulu ini sebelumnya sempat mengusulkan agar dana zakat, infaq, dan sedekah bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan makan bergizi gratis. Sultan mengatakan, usulan tersebut berawal dari masukan yang ia dapatkan dari koleganya. “Jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPD Usul Ada Jalur Independen di Pilpres, Ketua Komisi II DPR: Terbentur KonstitusiKetua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan usulan capres dan cawapres lewat jalur independen terbentur konstitusi.
Baca lebih lajut »
GP Ansor Tak Keberatan dengan Usul Ketua DPD soal Dana Zakat untuk Biayai Program MBGGerakan Pemuda (GP) Ansor tak masalah pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat zakat termasuk infaq, sadaqah, dan wakaf (ziswaf).
Baca lebih lajut »
Ketua DPD Usul Agar Rakyat Kasih Sumbangan untuk Makan Bergizi GratisKetua DPD mengusulkan agar rakyat memberikan sumbangan untuk makan bergizi gratis. Usulan ini menuai kontroversi dari warganet yang menilai bahwa rakyat sudah membayar pajak.
Baca lebih lajut »
Sebelumnya Dana Zakat, Sekarang Ketua DPD Usul Uang Koruptor untuk Mendanai Makan Bergizi GratisKETUA Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Baktiar Najamudin kini mengusulkan uang koruptor untuk menjadi sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis MBG
Baca lebih lajut »
Satgas Perumahan Usul Tapera Jadi Badan Investasi PerumahanSatgas Perumahan usul BP Tapera diubah jadi Badan Investasi Perumahan Nasional untuk optimalkan likuiditas pembiayaan perumahan.
Baca lebih lajut »
Gerindra Sebut PPN 12 Persen Usul PDIP, Deddy Sitorus: Usul Pemerintahan JokowiMenjelang pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan saling berkomentar.
Baca lebih lajut »