Ketua DPD menilai presidential threshold 20 persen rawan menimbulkan korupsi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen memiliki biaya politik yang tinggi. Menurutnya hal itu berpotensi menimbulkan kasus korupsi.
Baca Juga Jika ambang batas presiden ditiadakan atau turun menjadi 0 persen, menurut dia, tidak akan ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Oleh karena itu, dalam pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, dia menyampaikan bahwa DPD sedang menggugat soal ambang batas presiden yang sebesar 20 persen agar turun menjadi 0 persen.
LaNyalla meyakini hal itu karena faktanya sudah ada tujuh partai politik berkoalisi, yang jumlahnya sudah menguasai 82 persen kursi di DPR RI. Selain kompromi tidak sehat, lanjut dia, ambang batas presiden sebesar 20 persen juga dapat menyebabkan konflik yang tajam di tengah masyarakat. LaNyalla juga menyinggung terkait dengan undang-undang yang bersifat koruptif bila tidak menguntungkan rakyat."Kalau menurut saya, sebuah undang-undang yang memberikan ruang penyerahan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, kemudian merugikan rakyat, itu sejatinya undang-undang yang koruptif," papar anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Jawa Timur itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPD Asal Banten Ajak Kiai Tolak Presidential Threshold 20%Habib Ali Alwi mengajak para tokoh di Banten untuk mendorong Presidential Threshold menjadi 0 persen, sesuai amanat Konstitusi.
Baca lebih lajut »
Politikus PAN Setuju Pernyataan Ketua KPK agar Presidential Threshold Ditiadakan |Republika OnlineKetua KPK mengatakan, presidential threshold ditiadakan untuk mengentaskan korupsi.
Baca lebih lajut »
DPD RI Rapat dengan KPK Bahas Pencegahan-Penindakan Korupsi di DaerahDPD RI hari ini menggelar rapat dengan KPK. Rapat tersebut membahas seputar pencegahan dan penindakan korupsi di daerah.
Baca lebih lajut »
Soal Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Tim PPS Serahkan Dokumen ke DPR, DPD, dan KemendagriTim PPS yang dipimpin Thomas Eppe Safanpo bersama rombongan telah menyerahkan empat dokumen kepada DPR, DPD, dan Kemendagri.
Baca lebih lajut »