Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkap pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi dilaksanakan dalam dua gelombang.
detikBaliKetua Bawaslu RI Rahmat Badja saat ditemui di Trans Resort, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu . Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagja mengungkap terdapat 310 permohonan sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2024 ke Mahkamah Konstitusi . Ia menyebut pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi dilaksanakan dalam dua gelombang.
Rahmat membeberkan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam laporan yang dilayangkan kepada Bawaslu. Salah satunya terkait syarat calon kepala daerah.Bawaslu RI Sampaikan 3 Rekomendasi Wujudkan Pemilu Inklusif
Rahmat Bagja Pilkada 2024 Berita Bali Terkini Pelantikan Kepala Daerah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo Dilaporkan ke DKPP, Ini PenyebabnyaYang dilaporkan Ketua KPUD Kabupaten Bungo Armidis dan anggota KPUD Sri Hartati, sementara satu lainnya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo, Ahmadi.
Baca lebih lajut »
Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun KomunikasiJPNN.com : Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Beberkan Dua Potensi Pelanggaran di Masa TenangBADAN Pengawas Pemilu Bawaslu RI membeberkan ada dua potensi pelanggaran di masa tenang Pilkada Serentak 2024
Baca lebih lajut »
Masa Tenang Pilkada Jadi Tahapan Krusial, Bawaslu Awasi Ketat Sebaran HoaksMasa tenang pilkada merupakan tahapan krusial yang kerap diwarnai potensi pelanggaran, apa yang dilakukan Bawaslu.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Petakan TPS Rawan di Depok, Ini TitiknyaBawaslu Kota Depok petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Rekomendasikan 11 TPS di Sulsel Gelar PSU, Masih Potensi BertambahBawaslu Sulsel merekomendasikan 11 TPS untuk pemungutan suara ulang (PSU) akibat pelanggaran. Penelitian hukum masih berlangsung di daerah lain.
Baca lebih lajut »