Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah menyarankan tujuh langkah kepada pemerintah agar bisa menangani permasalahan tata kelola pangan rakyat saat ini.
KETUA Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah menyarankan tujuh langkah kepada pemerintah agar bisa menangani permasalahan tata kelola pangan rakyat saat ini.
“Sistem itu harus mampu memberikan peringatan dini atas potensi persoalan rantai pasok pangan. Pembangunan sistem logistik pangan ini sekaligus memudahkan pendataan bagi berbagai instansi untuk pajak, bea dan cukai, dan lain-lain,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu . Sementara itu, legislator dapil Jawa Timur XI itu menyarankan, Kementerian Perdagangan perlu meniru kepolisian dalam menjaga keamanan kampung dengan membentuk siskamling.
Serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketidakpatuhan DMO itu. Langkah tegas menurut Said, perlu diambil oleh pemerintah agar dikemudian hari tidak ada lagi perusahaan perusahaan yang bisa berada di atas pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Komite X DPR: Big Data Bisa Jadi Solusi Hindarkan NaturalisasiKetua Komite X DPR RI Syaiful Huda menyebut big data dalam sebuah sistem informasi terpadu dapat menjadi solusi untuk menghindarkan naturalisasi.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Dilaporkan ke Dewas, Diduga Langgar EtikAJLK menduga Firli Bahuri melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK. Laporan berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada Ardina Safitri sebagai pencipta hymne KPK. Ardina Safitri merupakan istri dari Firli Bahuri.
Baca lebih lajut »
Korupsi Bupati Probolinggo, KPK Periksa Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKIKPK memeriksa Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR: Motor listrik lokal bantu percepat mobilitas bersihBamsoet mengatakan bahwa hadirnya pabrikan sepeda motor listrik lokal akan membantu pemerintah dalam mempercepat terwujudnya mobilitas bersih yang lebih ramah lingkungan.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR usulkan pemerintah meniadakan karantina jemaah umrahWakil Ketua MPR RI usulkan agar pemerintah meniadakan pemberlakuan kebijakan karantina bagi jemaah umrah pascakembali ke Indonesia ataupun mereklasasikan aturan tersebut. Bagaimanakah kelanjutannya?
Baca lebih lajut »