Ketidakpastian hukum akibat revisi UU Pilkada memicu keresahan, pengusaha khawatirkan dampak buruk bagi iklim usaha.
Massa mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPR D Provinsi Jawa Tengah, Kamis . Unjuk rasa tersebut menuntut penurunan Presiden Joko Widodo dan mengecam DPR yang akan merevisi keputusan MK terkait Pilkada 2024.
bisa berdampak pada iklim berusaha di Tanah Air. Apalagi, saat ini isu ketidakpastian hukum itu telah menyulut keresahan sosial di tengah masyarakat. ”Jakarta ini kota jasa, kota dagang. Kalau sampai isu ini menyulut aksi unjuk rasa terhadap isu UU Pilkada ini mengganggu aktivitas ekonomi Jakarta, ekonomi nasional juga akan terganggu. Jadi, kami berharap marilah elite politik bersama menjaga kondusivitas Indonesia dan jalannya pilkada,” kata Sarman.
Ia menegaskan, kondisi ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Keresahan sosial dan riak-riak politik yang muncul menjelang pilkada ini akan membuat investor bertanya-tanya dan ujung-ujungnya memilih untuk menahan investasi mereka aliasAnton melihat bahwa keresahan sosial yang muncul saat ini adalah konsekuensi dari ketidaktaatan elite pada hukum. ”Kalau kita sudah tidak taat hukum, pasti mengundang protes. Tidak mungkin orang diam saja dantidak mau ribut.
Mahasiswa Dunia Usaha Pelaku Usaha Mk Ruu Pilkada
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Refleksi Hukum di Era Jokowi: Janji Reformasi hingga Tantangan Penegakan HukumArtikel ini membahas hukum era Jokowi, janji reformasi yang belum terpenuhi, kurangnya partisipasi publik, lemahnya pemberantasan korupsi, dan tantangan 2024.
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Pastikan Iptu Rudiana Hadir Sidang PK Saka Tatal jika Diminta Aparat HukumIptu Rudiana disebut akan hadir pada sidang peninjauan kembali Saka Tatal.
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Rivaldi: Penegakan Hukum Kasus Vina Tahun 2016 Sangat-Sangat KacauSindi Sembiring menjelaskan Kasus Rivaldi mulanya berbeda dan terpisah dari kasus kematian Vina dan Eki.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR ingin hukum warisan kolonial diganti hukum nasional di 2045Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menginginkan agar hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional pada tahun 2045 yang ...
Baca lebih lajut »
Rapat Kreditur Hukum PKPU PT Krama Yudha Tetap Berlangsung, Ini Kata Pemerhati HukumBerita Rapat Kreditur Hukum PKPU PT Krama Yudha Tetap Berlangsung, Ini Kata Pemerhati Hukum terbaru hari ini 2024-08-17 01:21:37 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ahli hukum sebut beberapa PR bidang hukum yang perlu jadi sorotanBeberapa ahli hukum menyebut ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi sorotan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) baru dan Menkumham ...
Baca lebih lajut »