Artikel ini membahas tentang kesenjangan akses keuangan bagi kelompok informal di Indonesia, di mana pendapatan mereka hanya dihitung 30-40% untuk dasar pemberian KPR berbeda dengan pekerja tetap yang dihitung 50-70%. Analisis juga menyoroti penurunan jumlah kelas menengah dan populasi generasi muda yang terjerat pinjol, menuntut solusi untuk pemberdayaan kelompok informal dalam era digital.
Marine Novita, selaku Co-Founder dan President Director MilikiRumah.com, juga merupakan anggota aktif dalam bidang Strategi, Riset, Penelitian, dan Pengembangan (Litbang) di DPP REIKriteria.
REIKriteria sendiri merupakan salah satu platform yang menghimpun berbagai profil individu dari beragam latar belakang, seperti akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Namun, di sisi lain, terdapat permasalahan dalam pemenuhan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi kelompok masyarakat informal. Dalam praktik perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang lazim dijadikan dasar pemberian KPR hanya dihitung sekitar 30-40% dari pendapatan yang tercatat dalam pembukuan mereka. Sementara itu, pekerja tetap dapat dihitung hingga 50-70% dari pendapatannya. Pembedaan perlakuan ini justru memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal merupakan pendorong ekonomi yang sangat membutuhkan dukungan. Kerentanan kelompok informal semakin nyata terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengindikasikan penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk. Namun, jumlahnya terus menyusut hingga berkecenderungan menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada tahun 2024.Permasalahan ini semakin diperparah oleh data Pefindo yang menunjukkan bahwa lebih dari 14 juta warga Indonesia terjerat pinjaman online (pinjol) dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5%. Dan hampir setengahnya tercatat di rentang usia 21-30 tahun. Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya upaya peningkatan akses keuangan dan pemberdayaan kelompok informal agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi nasional.
Kesenjangan Ekonomi Akses Keuangan KPR Pinjol Kelompok Informal Kelas Menengah Pemberdayaan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perencanaan Keuangan Khusus Wanita: Raih Kebebasan Finansial di Setiap Tahap KehidupanPerencanaan keuangan khusus wanita menjadi penting karena mereka seringkali menghadapi tantangan keuangan yang unik.
Baca lebih lajut »
Di Tengah Huru-hara Tarif Trump, OJK Beberkan Kondisi Sektor KeuanganOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan industri keuangan terjaga di tengah tantangan perekonomian global.
Baca lebih lajut »
Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi KeuanganSejumlah menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.
Baca lebih lajut »
Pegadaian Digital Service Permudah Akses Layanan KeuanganJPNN.com : Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta 2 hadirkan layanan digital untuk kemudahan akses keuangan.
Baca lebih lajut »
Bos OJK Ungkap Alasan Prabowo Minta Bank BUMN Genjot Akses KeuanganPresiden Prabowo Subianto meminta khusus kepada bank-bank BUMN di Indonesia untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat di Indonesia.
Baca lebih lajut »
LPPI: Akses Pembiayaan dan Beban Kredit Macet Masih Jadi Tantangan UMKMLembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengungkapkan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga saat ini masih mengalami tantangan.
Baca lebih lajut »