Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Perludem dan memutuskan ambang batas parlemen atau PT 4% menuai sorotan publik dan elite politik. Alasan putusan MK juga dipertanyakan oleh beberapa pihak.
Menuai pro dan kontra soal MK kabulkan sebagian gugatan Perludem dan memutuskan ambang batas parlemen atau PT 4%, dan alasan putusan MK juga dipertanyakan Sontak, keputusan MK itu tuai sorotan publik dan elite politik . Bahkan, ada yang mempertanyakan alasan urgensinya untuk memutuskan hal itu.2. Menjadikan Perkara Pengujian Pasal 414 ayat (1) UU No.
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa"paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional" yang diajukan oleh Pemohon sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi, dengan tetap mempertimbangkan ruang pembuktian secara maksimal.Anggota Komisi IV DPR: Praktik Akal-akalan TikTok Wajib Diwaspadai PT Pos Indonesia (Persero) dengan branding barunya Pos IND, selaku distributor resmi penjualan meterai tempel menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT Pos Indonesi
Mahkamah Konstitusi Ambang Batas Parlemen Perludem Putusan Sorotan Publik Elite Politik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sahabat Konstitusi Melaporkan Hakim Konstitusi Saldi Isra ke MKMKPerwakilan Sahabat Konstitusi Andi Rahardian melaporkan Hakim Saldi Isra ke Mahkamah Konstitusi karena dugaan keberpihakan politik dalam putusan persyaratan usia capres-cawapres. Mereka juga mengadukan Saldi Isra soal dugaan pembocoran dokumen.
Baca lebih lajut »
Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Uji Materiil Syarat Pengangkatan Jaksa AgungMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil mengenai syarat pengangkatan Jaksa Agung dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Baca lebih lajut »
UMY Kritik Pemerintahan Jokowi: RI di Ambang Pintu Jadi Negara GagalDewan guru besar, rektor serta para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) turut memberikan kritik terhadap kepemimpinan Jokowi.
Baca lebih lajut »
PPP Sambut Baik Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen"KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan Peraturan KPU menyambut putusan ini," kata Romy.
Baca lebih lajut »
Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Tuai Pro dan KontraSebagian kalangan keberatan dengan putusan MK soal ambang batas parlemen 4 persen, sebagian lainnya menilai tepat.
Baca lebih lajut »