Menkeu Sri Mulyani menyebut dua hal ini sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan di Indonesia.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Tata kelola dan penegakan hukum di sektor keuangan Indonesia memiliki peringkat yang rendah di antara negara-negara Asia, terutama di Asean. Hal itu tercermin dari banyaknya aduan masyarakat terkait masalah sektor keuangan.
Sri Mulyani menyebut bahwa tata kelola dan penegakan hukum menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Sayangnya, berdasarkan sejumlah asesmen dan survey di tingkat regional, Indonesia masih tertinggal dalam kedua aspek itu. "Kondisi ini terefleksikan dari tingginya jumlah pengaduan masyarakat ke Otoritas Jasa Keuangan [OJK], di mana sejak kuartal IV/2020 jumlahnya meningkat sangat tajam," ujar Sri Mulyani pada Kamis .
Penipuan menjadi bentuk sengketa yang paling banyak dilaporkan pada kuartal III/2021, disusul oleh masalah restrukturisasi kredit, penyalahgunaan data, hingga keberatan atas tagihan. Laporan terbanyak berasal dari sektor perbankan, lalu lembaga pembiayaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Mulyani: Sektor Keuangan Indonesia Paling Ketinggalan di Asean 5Mengapa sektor keuangan RI paling ketinggalan di antara negara Asean 5? Simak jawaban Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Kabar Gembira! Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi di RUU PPSKKorban investasi bodong sampai pinjol bisa dapat ganti rugi! Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan membuat ketentuan pidana soal kejahatan di sektor keuangan.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Sektor Keuangan Kita Paling Buncit di ASEAN-5Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan jika sektor keuangan Indonesia relatif dangkal dibandingkan negara lain di ASEAN-5
Baca lebih lajut »
Microsoft Dukung Transformasi Digital PT Pos IndonesiaMicrosoft Indonesia dan Pos Indonesia resmi memperkuat kemitraan untuk menghadirkan digital imperative bagi Indonesia.
Baca lebih lajut »
Besok RUU PPSK Mulai Dibahas DPRRancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) akan segera dibahas pemerintah dan DPR RI.
Baca lebih lajut »
Penjaminan Polis Asuransi, LPS Butuh Waktu Transisi 5 TahunLembaga Penjamin Polis (LPP) tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law sektor keuangan.
Baca lebih lajut »