Surat edaran (SE) kepala SDN 3 Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mewajibkan peserta didik mengenakan busana muslim telah memicu polemik luas. busanamuslim
JPNN.COM / Daerah / Yogyakarta / Kepala SDN di Gunungkidul Terbitkan SE Busana Muslim,
pun merasa perlu menggelar rapat khusus untuk membahas surat edaran yang viral di media sosial itu. Ketua Komisi A dari daerah pemilihan Gunungkidul itu meminta semua pihak mengedapankan dialog. “Setelah SE dicabut, selesaikan masalah dengan mengedepankan dialog sehingga semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa gejolak," tuturnya. Pada kesempatan sama anggota Ketua Komisi A
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Klarifikasi SDN Karangtengah III Soal Aturan Berpakaian MuslimDisdikpora Gunungkidul sudah memanggil kepala SDN Karangtengah terkait. Pihak sekolah juga sudah mengakui kesalahan dalam pembuatan redaksional surat edaran kewajiban penggunaan pakaian Muslim tersebut.
Baca lebih lajut »
Klarifikasi SDN Karangtengah III Soal Aturan Berpakaian MuslimDisdikpora Gunungkidul sudah memanggil kepala SDN Karangtengah terkait. Pihak sekolah juga sudah mengakui kesalahan dalam pembuatan redaksional surat edaran kewajiban penggunaan pakaian Muslim tersebut.
Baca lebih lajut »
Percobaan Kudeta di Amhara, Ethiopia, Kepala Staf Angkatan Darat TewasPejabat-pejabat Ethiopia mengatakan kepala staf angkatan darat ditembak mati oleh penjaga keamanannya Sabtu malam (22/6), beberapa jam setelah apa yang digambarkan para pejabat sebagai upaya kudeta di
Baca lebih lajut »
Di tangan Menteri Amran, Kementan Berhasil Dapat Opini WTPBaru di zaman Pak Amran, beras, jagung, kedelai, gula dan bawang malah ekspor ke luar negeri. KementerianPertanian
Baca lebih lajut »
Penelitian UGM Ungkap Sebab Utama Tewasnya KPPS di DIY, Hasilnya MengejutkanKajian Lintas Disiplin UGM merilis hasil riset independen terkait dugaan kematian tak wajar yang dialami KPPS di Yogyakarta.
Baca lebih lajut »
Anies Terbitkan IMB Reklamasi, Luhut Ogah Ikut CampurMenko Kemaritiman Luhut menegaskan tak ingin ikut campur persoalan reklamasi Teluk Jakarta karena merupakan ranah dan kewenangan milik Pemprov DKI.
Baca lebih lajut »