Dua Kepala Desa asal Ngawi Gugat karena khawatir tidak ada alokasi dana desa
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua orang kepala desa di Ngawi, Jawa Timur, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU lantaran khawatir tidak ada lagi alokasi untuk dana desa. Triono dan Suyanto mempersoalkan Pasal 28 Ayat UU No. 2/2020 karena mereka menilai ketentuan itu menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuat bingung perangkat desa.
"Ketika Pasal 28 Ayat ini berlaku, menurut pemohon, dana desa yang diatur di dalam Pasal 72 Ayat UU No. 6/2014 menjadi tidak berlaku," kata Muhammad Sholeh. Menurut pemohon, adanya Pasal 28 Ayat mungkin terjadi kesalahan pencantuman pasal karena perppu itu dibentuk dengan tergesa-gesa untuk penanganan COVID-19.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ajukan Gugatan ke MK, 2 Kepala Desa Pertanyakan Kepastian Hukum Dana DesaDua orang kepala desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang bernama Triono dan Suyanto mempertanyakan kepastian hukum dana desa ke Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »
Kawal Sidang Uji Materi UU Corona, Ratusan Kepala Desa Parade Nusantara Geruduk MKRatusan Kepala Desa dan perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong datang ke Mahkamah Konstitusi...
Baca lebih lajut »
Kades Gugat UU 2/2020 ke MK karena Khawatir Dana Desa Tak Ada LagiPasal 28 ayat (8) UU 2/2020 membuat kedua kepala desa itu pusing tujuh keliling karena telah membuat perencanaan penggunaan...
Baca lebih lajut »
Halangi Penyidikan Tambang Ilegal, Kepala Desa Jadi TersangkaSaat petugas akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 alat berat Excavator (PC), kepala desa itu bersama puluhan warga mendesak petugas untuk tidak membawa barang bukti.
Baca lebih lajut »
Kasus Tambang Timah Ilegal, Kepala Desa di Bangka Jadi tersangkaKepala Desa di Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan tersangka tambang timah ilegal oleh penyidik Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK.
Baca lebih lajut »
Wisata Suku Baduy Dihentikan Permanen? Ini Kata Kepala Desa |Republika OnlinePermintaan tersebut belum dimusyawarahkan dengan para ketua adat lainnya.
Baca lebih lajut »