Kepala Daerah Dilarang Salurkan Bansos Pakai Identitas Priba |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Kepala Daerah Dilarang Salurkan Bansos Pakai Identitas Priba |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

Mendagri Tito membantah tudingan Pilkada 2020 hanya akan menguntungkan pejawat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada tidak menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan politik. Kepala daerah dilarang menyalurkan bansos dengan menggunakan identitas pribadi. Baca Juga "Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan," ujar Tito dalam siaran persnya, Senin .

Tito menuturkan, calon penantang juga bisa menjual gagasan penanganan Covid-19. Di sisi lain, calon penantang juga dapat mengkritik kinerja kepala daerah dalam mengatasi wabah virus corona ini. Ia menyebutkan, Pilkada dengan hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang akan menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas. Kepala daerah yang diharapkan mampu memimpin di saat krisis.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Mendagri: Kami Pantau Daerah yang Belum Salurkan NPHD Sesuai KesepakatanMendagri: Kami Pantau Daerah yang Belum Salurkan NPHD Sesuai KesepakatanMendagri Tito Karnavian turun langsung ke daerah-daerah untuk memastikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak 2020, dicairkan tepat waktu. Kemendagri
Baca lebih lajut »

Ketua KPK: Kepala Daerah Jangan Gunakan Bansos untuk PencitraanKetua KPK: Kepala Daerah Jangan Gunakan Bansos untuk PencitraanKPK menerima banyak informasi terkait oknum kepala daerah yang mendompleng bansos untuk pencitraan. Tindakan itu jelas mencederai upaya pemerintah untuk penanangan wabah covid-19.
Baca lebih lajut »

Ketua KPK Mengingatkan Kepala Daerah Tak Pencitraan Pakai Anggaran Covid-19.Ketua KPK Mengingatkan Kepala Daerah Tak Pencitraan Pakai Anggaran Covid-19.Ketua KPK Firli Bahuri banyak mendapat laporan adanya kepala daerah mendompleng anggaran Covid-19 untuk pencitraan diri demi kepentingan politik. anggaranCovid-19
Baca lebih lajut »

Megawati Pantau Kepala Daerah dari PDIP soal Penanganan Covid-19Megawati Pantau Kepala Daerah dari PDIP soal Penanganan Covid-19Menurut Hasto, peringatan Presiden Jokowi menjadi momentum meningkatkan kedisiplinan warga Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng persoalan pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »

PDIP Fokus Garap Calon Kepala Daerah di Basis Lawan |Republika OnlinePDIP Fokus Garap Calon Kepala Daerah di Basis Lawan |Republika OnlinePDIP membagi calon kepala daerah yang akan diusung ke dalam tiga klaster.
Baca lebih lajut »

Jokowi Imbau Kepala Daerah Hati-Hati Hadapi Krisis Ekonomi |Republika OnlineJokowi Imbau Kepala Daerah Hati-Hati Hadapi Krisis Ekonomi |Republika OnlineKrisis ekonomi dan kesehatan terjadi akibat pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 17:15:22