Pemilu 2024 masih belum lapang jalannya. Masih saja ada pihak-pihak tertentu yang punya agenda untuk kepentingan kelompoknya masing-masing.
Pemilu 2024 berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok ekstremis, bahkan teroris. Hal itu menjadi salah satu isu yang diantisipasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme setahun ke depan.
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan, meski kelompok ekstremis menolak legalitas pelaksanaan pemilu, mereka tetap berupaya menciptakan kekacauan melalui pemilu. Tentunya memanfaatkan suhu politik yang memanas. ”Ada itu. Sudah ada perubahan strategi dari peluru ke kotak suara,” ujarnya dalam dialog kebangsaan bersama parpol dalam persiapan pemilu di Jakarta kemarin . Bahkan, lanjut Boy, pihaknya menengarai ada sejumlah oknum ekstremis yang sudah masuk ke dalam partai politik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Tegaskan Pemilu 2024 Tetap Berjalan pada 14 Februari 2024Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sesuai rencana. Menurut Hasyim Asy'ari, isu penundaan pemilu 2024 tidak benar jika merujuk pada amar putusan PN Jakarta Pusat.
Baca lebih lajut »
Instruksi AHY Sangat Jelas, Demokrat Jateng Segera Bergerak!Partai Demokrat Jateng segera menindaklanjuti instruksi AHY terkait Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024.
Baca lebih lajut »
BNPT Sebut Ekstremis Terindikasi Tunggangi Pemilu 2024Pemilu 2024 berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok ekstremis, bahkan teroris. Hal itu menjadi salah satu isu yang diantisipasi BNPT.
Baca lebih lajut »
AHY: Putusan Tunda Pemilu 2024 Hadir Setelah Isu Presiden Tiga Periode dan Sistem Pemilu Proporsional TertutupKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyesalkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Perppu Pemilu, Mendagri Jelaskan Pemilu 2024 di IKN Tetap Ikut Kaltim'Jadi tetap sama, karena memang di IKN ini belum ada penduduknya dan juga belum ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara.' kata Mendagri Tito Karnavian.
Baca lebih lajut »
Bertemu Jokowi, KPU Bilang Belum Ada Evaluasi Usai Putusan Tunda Pemilu 2024Atas putusan pengadilan ini, KPU pun memutuskan banding. Jokowi mendukung KPU karena menilai keputusan itu kontroversial.
Baca lebih lajut »