'Kami akan memastikan kebutuhan dasar pengungsi dapat tersedia secara cepat,' katanya.
) Letnan Jenderal TNI Suharyanto memerintahkan Tim Reaksi Cepat menuju ke lokasi terdampak gempa bumi bermagnitudo 6,1 di Pasaman Barat, Sumatera Barat.
"Kami akan memastikan kebutuhan dasar pengungsi dapat tersedia secara cepat," kata Suharyanto dalam konferensi pers secara virtual, Jumat . Berdasarkan kondisi tersebut, Suharyanto mengimbau warga untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap potensi gempa susulan. Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya memperbarui data gempa bumi yang terjadi di Pasaman Barat, Sumatera Barat dari magnitudo 6,2 menjadi magnitudo 6,1.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala BNPB: Relokasi penduduk terdampak gempa Palu 2018 terhambat urusan penyediaan tanahKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto membeberkan sejumlah kendala relokasi warga pascabencana yang tengah dihadapi lembaganya. Seperti pada penanganan pascabencana Gempa Palu 2018, Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2022 di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa relokasi penduduk terdampak terhambat lantaran urusan penyediaan tanah yang tidak selesai.
Baca lebih lajut »
Kepala BNPB: Daerah dengan Keterisian Isoter Rendah Tinggi Angka Kematian | merdeka.comKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebut daerah dengan keterisian isolasi terpusat (isoter) rendah memiliki angka kematian yang tinggi.
Baca lebih lajut »
Kepala BNPB: Daerah dengan Isoter Rendah Angka Kematiannya TinggiSuharyanto mengatakan masyarakat boleh melaksanakan isolasi mandiri, asal merupakan orang tanpa gejala, dengan usianya di bawah 45 tahun.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Kepala BKN soal Masa Kerja dalam Penetapan NIP PPPK, Guru Honorer Harus PahamKepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan mengenai ketentuan masa kerja dalam usulan penetapan NIP PPPK, yang sebaiknya diketahui guru honorer
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi II DPR: Penunjukan Periode Kedua Kepala IKN Harus Konsultasi dengan DPRWakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menyebut penunjukan periode kedua Kepala Otorita IKN harus konsultasi dengan DPR.
Baca lebih lajut »
Soal Bambang Susantono Calon Kepala Otorita IKN, KSP: Ada yang Sebut Nama ItuKSP menanggapi isu yang menyebut Bambang Susantono sebagai calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Selengkapnya: 👇 KepalaOtoritaIKN
Baca lebih lajut »