Hasto berharap penerapan empat anak ini tidak berlaku pada semua pasangan dengan kondisi-kondisi berikut.
Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo sudah menemui Gubernur Bali Wayan Koster terkait pemberhentian sosialisasi program KB dua anak cukup.
Hasto Wardoyo pun menyampaikan kepada Koster bahwa tidak semua pasangan bisa memiliki empat anak. Pada pasangan dengan kondisi tertentu sebaiknya tidak memiliki banyak anak. 2 dari 3 halamanIngub Bali Terkait Kearifan LokalWayan Koster beberapa waktu lalu menerbitkan Surat Instruksi Gubernur tentang program keluarga berencana di Bali memiliki keturunan dua bahkan empat orang. Tujuannya terkait kearifan lokal agar kembali ada nama anak ketiga dan keempat di keluarga Bali, yakni Nyoman dan Ketut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bahas Ibu Kota Baru, Gubernur Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah se-Kaltim Dialog dengan Menteri PPNGubernur Kaltim Isran Noor akan mengumpulkan seluruh bupati dan wali Kota se-Kaltim berdialog bersama Menteri PPN/Bappenas soal Ibu Kota Negara.
Baca lebih lajut »
Dampak Karhutla, Gubernur Kalbar Copot Kepala Pengelola Hutan Kubu Raya : Okezone NewsGubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mencopot Kepala Pengelola Hutan Kabupaten Kubu Raya terkait kebakaran hutan dan lahan - Nusantara - Okezone News
Baca lebih lajut »
BKKBN : Budaya merantau jadi kendala Sumbar menikmati bonus demografiKepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebutkan budaya merantau di Sumatera Barat menjadi kendala daerah itu menikmati ...
Baca lebih lajut »
Lenis Kogoya sudah minta kepala adat redam situasi Papua BaratKetua Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya mengatakan dirinya telah meminta seluruh kepala adat di Papua untuk ikut aktif meredam situasi di Manokwari, Papua ...
Baca lebih lajut »
Tak Bisa Nyalon Kepala Daerah, Ketua DPW PBB DKI Gugat ke MKKetua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Jakarta, Madsanih menggugat UU Pemda ke MK. Menurutnya, UU itu menghalanginya maju kepala daerah. Apa alasannya? Pilkada2020 MahkamahKonstitusi
Baca lebih lajut »
Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Menyulut Emosi RakyatMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah menahan diri untuk tidak membuat pernyataan yang berpotensi menyulut emosi rakyat MendagriTjahjoKumolo
Baca lebih lajut »