Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengimbau para kepala daerah untuk tidak langsung terlibat dalam upaya makan bergizi, melainkan fokus pada persiapan infrastruktur bagi Badan Gizi Nasional. Saran ini disampaikan Dadan dalam acara silaturahmi dengan para Kepala Daerah di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Kepala Badan Gizi Nasional ( BGN ) Dadan Hindayana memberikan saran kepada para kepala daerah untuk tidak langsung terlibat dalam upaya makan bergizi, melainkan fokus pada persiapan infrastruktur bagi Badan Gizi Nasional. Saran ini disampaikan Dadan dalam acara silaturahmi dengan para Kepala Daerah di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Dadan menjelaskan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan adalah bangunan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ).
Meskipun anggaran BGN terkena pemotongan sekitar Rp200 miliar, Dadan memastikan bahwa anggaran program pemenuhan gizi tidak akan terganggu. Pemotongan anggaran tersebut berasal dari pagu pengadaan lahan yang semula dialokasikan untuk pembangunan gedung SPPG. Dadan menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini tidak akan berdampak pada program pemenuhan gizi yang menjadi fokus BGN.
GIZI BGN INFRASTRUKTUR SPPG ANGGARAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala BGN: Serangga bisa jadi menu MBG untuk sesuaikan potensi daerahKepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan ...
Baca lebih lajut »
Kepala BGN Pastikan Anggaran MBG Full dari APBN, Dana CSR Buat Infrastruktur MitraKepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya dibiayai APBN.
Baca lebih lajut »
Keputusan Pelantikan Kepala Daerah Bertahap Dikecam, Kepala Daerah Berpotensi GugatSejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2020 mengecam keputusan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara bertahap mulai 6 Februari 2025. Mereka menilai keputusan ini bertentangan dengan putusan MK dan akan memotong masa jabatan mereka.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR Ungkap Banyak Kepala Daerah Petahana yang Kalah Kabur dari DaerahnyaDPR mengungkapkan, sejumlah kepala daerah petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah kabur dari daerahnya.
Baca lebih lajut »
Reaksi Ahmad Luthfi hingga Pramono Anung atas Penundaan Pelantikan Kepala DaerahSejumlah kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 tidak mempermasalahkan penundaan pelantikan kepala daerah.
Baca lebih lajut »
Respons Sejumlah Pemda atas Penundaan Jadwal Pelantikan Kepala DaerahPemerintah Provinsi Bali menyatakan pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah mundur mengikuti penundaan pelantikan kepala daerah.
Baca lebih lajut »